Oleh: Muhamad Teguh Satria, S.Ak (Ketua Gema Keadilan Berau)

Setiap tahun, momentum Hari Buruh Internasional selalu diperingati dengan menyampaikan evaluasi kritis sistem hingga beragam regulasi melalui mimbar-mimbar orasi. Melihat dari segi historisnya, Hari Buruh memang menjadi rutinitas tahunan meski upaya advokasi ketenagakerjaan dilakukan nyaris setiap hari.

Suksesnya aksi demonstrasi elemen pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat buruh dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan pada masa lalu, menginspirasi generasi selanjutnya untuk melanjutkan perjuangan melawan otoritarianisme dan kolonialisme gaya baru yang berjubah perundang-undangan dengan kombinasi kekuatan modal dan pengaruh kekuasaan.

Situasi pandemi tampaknya tak berdampak pada toleransi terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Bahkan beberapa raksasa bisnis telah menyatakan lempar handuk, imbas kerajaan bisnisnya ambruk dihantam badai pandemi yang mempengaruhi perubahan perilaku sosial masyarakat pada umumnya.

Pada situasi normal saja persoalan buruh belum juga menemukan titik terangnya, apalagi situasi serba sulit saat pandemi seperti saat ini? Sungguh menjadi sebuah Ironi.

Gelontoran subsidi yang memiliki cita-cita mulia dengan beragam pengorbanan pada sektor anggaran negara, tampaknya justru menjadi bahan bancakan baru. Hak masyarakat yang harusnya dibagi rata, malah menjadi pundi-pundi rupiah melalui intrik yang diatur sedemikian rupa.

Di saat kaum pekerja sedang menguatkan ikat pinggangnya untuk mempersempit ruang pada lambungnya, oknum-oknum elit pemodal dipertontonkan sedang menimbun harta dari kas yang bukan miliknya. Tak tanggung-tanggung, jasa asuransi milik negara hingga tentara menjadi tambang rupiah yang digarongnya.

Belum sembuh goresan hati menyaksikan itu semua, luka menganga itu tersiram duka rentetan bencana alam. Tanah longsor, banjir bandang, jatuhnya pesawat terbang hingga tenggelamnya para pahlawan penjaga lautan yang dalam, seolah membawa pesan bahwa kita harus segera bergegas mengevaluasi segala perilaku kita dalam menjalani sistem kehidupan.

Kaum buruh yang kerapkali diabaikan suaranya, dikriminalisasi sikapnya, didiskriminasi nasibnya, dimanipulasi haknya, harus segera mendapatkan penyelesaian seadil-adilnya.

Sudah cukup para penguasa memenangkan pentas perebutan tahta, kini saatnya mengabdi pada rakyat jelata yang penuh kebingungan menikmati sajian berita. Mereka hanya butuh makan dan hidup layak meski dengan sedikit bumbu air mata.

Pendidikan kita seharusnya bisa menjadi obat jangka pendek, menengah hingga jauh ke depan. Sialnya, lagi-lagi pandemi membuat tenaga dan peserta didik harus lebih ekstra menatap layar kaca yang memerlukan tidak sedikit kuota.

Kehilangan interaksi dan tatap mata, membuat moral dan etika menjadi sulit diperkaya meski mereka setiap hari dekat dengan keluarga.

Kehadiran para guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru, nampaknya harus segera beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman yang tersentuh arus digitalisasi. Belum lagi ditambah dengan perbedaan karakter generasi modern yang akrab disebut milenial oleh kalangan politisi.

Ketika gadget menjadi kawan sehari-hari, peluang memperkaya simpati dan menajamkan intuisi terus menghadapi degradasi.

Padahal di masa depan, persaingan tidak lagi hanya sebatas sesama manusia. Kecanggihan teknologi melalui kecerdasan buatan, akan semakin menggerus keterlibatan manusia. Benar bahwa mereka lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas, namun rangkaian mesin itu tak punya empati apalagi imajinasi.

Di titik inilah kita harus menyadari, bahwa peran pendidikan dalam mengasah empati dan merancang imajinasi sangat dipelukan untuk hari ini dan nanti.

Perjuangan kelas pekerja pun dapat dimaksimalkan jika seluruh buruh mendapatkan ruang-ruang pendidikan yang layak dan pro rakyat. Upaya-upaya advokasi tidak harus selalu melalui gerakan parlemen jalanan, meski itu adalah hal mutlak yang sudah menjadi kekuatan utama.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa ruang-ruang diplomasi hanya akan mengafirmasi kelemahan yang berujung pada kekalahan wacana perjuangan buruh.

Namun sadarkah kita bahwa ruang-ruang advokasi litigasi juga memiliki peranan yang signifikan? Kemampuan literasi dan nalar kritis yang membutuhkan referensi serta konsentrasi tinggi, sangat diperlukan untuk memahami rangkaian peraturan hingga hal sesederhana kontrak kerja. Peraturan daerah hingga pusat inilah yang mengatur percaturan tenaga kerja, pemerintah dan pemilik modal, hingga lembaran kontrak kerja yang mengikat hak dan kewajiban buruh yang terkadang tak dipahami secara utuh.

Pendidikan menyediakan ruang untuk itu. Melatih nalar kritis, menanamkan nilai-nilai etika hingga moral agama, merajut empati antar sesama hingga memupuk mimpi untuk bisa menjadi nahkoda yang menentukan arah perbaikan bangsa.

Kini perbaikan demi perbaikan dunia pendidikan mulai diterapkan, penghapusan ujian nasional, penelurusan minat bakat hingga menjamurnya wadah ekstrakurikuler baik formal maupun non formal menggambarkan merdeka belajar yang sedang digadang-gadang oleh Mas Menteri menjadi solusi efektif menghadapi pasar dunia kerja saat ini dan nanti.

Akhirnya kita harus tetap berpikir jauh lebih kritis, mengingat manusia bukanlah makhluk yang statis. Ketersediaan ruang-ruang pendidikan tak harus selalu menuju pada pos-pos industrial semata, melainkan mempersiapkan generasi pemikul beban yang mampu menjadi manajer perubahan, penjaga nilai dan moral peradaban, pengontrol kondisi sosial kemasyarakatan hingga menjadi cadangan pemimpin di masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional bagi segenap tumpah darah Indonesia.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co