TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut positif rencana pengambilalihan status kepegawaian dan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan tersebut juga mencakup rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyatakan kebijakan tersebut memberikan kepastian status bagi para PPPK yang bertugas di berbagai wilayah Kukar.

Aulia menilai skema PPPK paruh waktu merupakan kebijakan transisi untuk memastikan kebutuhan pegawai di lapangan. Menurutnya, pegawai yang sudah dipastikan dibutuhkan sudah sepatutnya beralih menjadi PPPK penuh waktu.

"Kami sangat senang karena ini memberi kepastian juga untuk teman-teman PPPK. Ketika teman-teman ini sudah kita nyatakan dibutuhkan, ya kenapa harus paruh waktu lagi," kata Aulia.

Aulia menegaskan kepastian status sangat penting, terutama bagi tenaga teknis yang menunjang pelayanan publik di wilayah terpencil Kukar demi mewujudkan pemerataan pelayanan masyarakat.

Terkait pembiayaan gaji, Aulia tidak mempermasalahkan apakah nantinya bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menekankan hal terpenting adalah ketersediaan anggaran dan ketepatan waktu penyaluran.

"Yang penting alokasi pembiayaannya ada dan pembiayaan ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah kita tetapkan," tuturnya.

Ia menambahkan, mekanisme pembiayaan dapat disesuaikan melalui sumber anggaran yang tersedia, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

"Perkara ini nanti disupport, misalnya melalui DAU atau misalnya melalui DBH, ya itu tinggal kita sesuaikan dan kita bicarakan saja," pungkas Aulia.

[TOS | ADV DISKOMINFO KUKAR]