TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Pemkab Kukar tidak ingin hanya mengandalkan penerimaan royalti dari pemerintah pusat, melainkan ingin terlibat langsung dalam pengelolaan potensi sumber daya alam mulai dari sektor pertambangan, perkebunan sawit, hingga minyak dan gas bumi.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan semangat kemandirian atau berdiri di atas kaki sendiri sejalan dengan arah pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah daerah.

Menurut Aulia, daerah merupakan bagian dari Indonesia sehingga perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam mengelola potensi ekonominya secara mandiri.

Ia menilai selama ini pengelolaan sejumlah potensi ekonomi daerah mengalami perubahan, yang mana sebagian pengelolaannya kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Pengelolaannya saja yang berbeda. Kalau dulunya dikelola pemerintah daerah, sekarang sebagian dikelola pemerintah pusat," kata Aulia.

Arahan Presiden agar daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri menjadi dorongan bagi Pemkab Kukar untuk mengambil peran lebih besar dalam kegiatan ekonomi lokal.

"Pemkab Kukar bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga ingin menjadi pelaku usaha langsung dalam kegiatan perekonomian. Utamanya dari sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas yang ada di Kukar," ujar Aulia.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar tengah menyiapkan permohonan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit kepada pemerintah pusat agar memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.

Selain sektor pertambangan dan perkebunan, Pemkab Kukar menyiapkan permintaan alokasi gas dari perusahaan Eni Muara Bakau.

Gas tersebut rencananya dialirkan melalui wilayah Muara Badak, Marangkayu, hingga Bontang untuk mendukung pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG).

Aulia menjelaskan hasil pengelolaan gas tersebut nantinya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi nelayan dan pelaku industri daerah, sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri di Kecamatan Marangkayu.

"Kami akan meminta alokasi gas untuk membangun CNG yang nantinya hasilnya dimanfaatkan oleh para nelayan dan pelaku industri kita. Ini juga akan mendukung kawasan industri yang akan kita bangun di daerah Marangkayu," kata Aulia.

Lebih jauh, Aulia berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Ia mengusulkan perusahaan yang beroperasi di Kukar—seperti Bayan, RMB, MHU, hingga perusahaan perkebunan sawit MKH dan PMM—dapat memberikan alokasi saham kepada pemerintah daerah.

Aulia mendorong adanya porsi kepemilikan saham dengan mekanisme menyerupai Participating Interest di sektor migas dengan skema 10 hingga 20 persen.

"Ini akan membawa manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di daerah kita," tutur Aulia.

Keterlibatan Pemkab Kukar dalam pengelolaan maupun kepemilikan saham dinilai krusial karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan dampak kegiatan usaha di lapangan.

"Ketika terjadi konflik sosial atau permasalahan, yang menangani juga kita-kita yang ada di daerah ini," ucap Aulia.

Aulia berharap semangat kemandirian yang disampaikan Presiden diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang memberikan kesempatan bagi daerah mengelola kekayaan alamnya.

"Kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang jagau, kuat, dan mampu menyejahterakan masyarakatnya," kata Aulia.

[TOS | ADV DISKOMINFO KUKAR]