BONTANG, Kaltimtoday.co - Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan pemerintah daerah sebelum menerapkan kebijakan baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, setiap perubahan kebijakan seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada daerah karena pelaksanaan program tersebut sudah berjalan dan melibatkan banyak pihak.

Pernyataan itu disampaikan Agus Haris menanggapi sejumlah kebijakan baru yang diumumkan Kepala BGN Nanik S. Deyang. Di antaranya, BGN akan lebih berfokus pada peningkatan kualitas program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat, melakukan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, serta memperkuat efisiensi anggaran dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. 

Menurut Agus, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat dan perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, BGN pusat dinilai perlu berkoordinasi terlebih dahulu melalui kepala regional sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada daerah.

“Apapun bentuk regulasi atau perubahan dari sana harus tersampaikan dengan baik. Karena ini, kan, sudah berjalan. Harus ada komunikasi melalui kepala regional BGN, lalu disampaikan ke wali kota. Jangan langsung diputuskan begitu saja,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan Refreshing Kader Posyandu di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (6/6/2026).

Ia mengatakan, pengawasan program MBG di daerah selama ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan TNI, Polri, dan unsur masyarakat. Oleh sebab itu, setiap evaluasi maupun perubahan kebijakan semestinya dibahas bersama agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.

Selain itu, Agus menyoroti dampak kebijakan terhadap pihak-pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi dan bekerja dalam ekosistem MBG sehingga perlu mendapat kepastian apabila terjadi perubahan arah kebijakan.

Ia mengaku tidak keberatan jika BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Namun, evaluasi tersebut harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan tidak merugikan pihak yang selama ini telah mendukung program pemerintah.

“Saya minta kepada BGN, evaluasi silakan dilakukan. Tapi sebelum diputuskan, bicarakan dulu dan lihat benar-benar kondisi di lapangan. Bayangkan kalau ada yang sudah berinvestasi dan belum kembali modalnya. Dampak dari kebijakan itu juga harus dipikirkan,” tandasnya.

[ADV DISKOMINFO BONTANG]