Kaltimtoday.co, Penajam - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berencana melanjutkan program rutin sertifikasi kapal nelayan secara kolektif. 

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan legalitas bagi kapal kecil milik nelayan dan mendorong peningkatan keselamatan pelayaran.

“Ada lagi, rencananya kalau sempat dalam waktu dekat akan ada sertifikasi kapal secara kolektif,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan PPU, Lomo Sabani.

Program ini dirancang agar proses sertifikasi kapal tidak membebani nelayan secara individu. Melalui pendekatan kolektif, nelayan yang memiliki kapal berukuran kecil dapat difasilitasi dalam satu kegiatan pemeriksaan terpadu oleh KSOP. 

Sertifikasi ini penting agar kapal-kapal nelayan memiliki dokumen resmi dan bisa beroperasi secara legal sesuai aturan yang berlaku.

“Misalnya ada 100 kapal, nanti KSOP turun, kemudian hasilnya diramu agar nelayan bisa mendapatkan E-Pass kecil,” ujar Lomo. 

E-Pass kecil merupakan salah satu dokumen penting untuk kapal di bawah GT 7 yang digunakan dalam aktivitas pelayaran perikanan tangkap skala kecil. 

Sertifikasi ini juga menjadi persyaratan dasar bagi nelayan untuk mendapatkan akses bantuan pemerintah, asuransi nelayan, serta pembiayaan perbankan berbasis usaha kelautan.

Selain itu, Lomo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hal baru. Sertifikasi kolektif sudah menjadi program rutin tahunan yang terus dilakukan sebagai bentuk sinergi antarinstansi.

“Akan ada lagi nanti. Itu program setiap tahun yang kami lakukan,” katanya.

Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum di kalangan nelayan, khususnya dalam hal kepemilikan dokumen kapal. Dengan legalitas yang jelas, kapal-kapal nelayan PPU akan lebih mudah dipantau dan didukung oleh berbagai program pemberdayaan dan keselamatan kerja dari pemerintah.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]