Kaltimtoday.co, Penajam - Upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Penajam Paser Utara (PPU) kembali dimantapkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perikanan PPU dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur. 

Penandatanganan itu berlangsung pada Rabu (12/11/2025) kemarin, sebagai langkah nyata sinergi lintas pemerintah untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan PPU, Rozihan Asward, menjelaskan bahwa kerja sama ini menitikberatkan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang terintegrasi dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Api-api, Kecamatan Waru. 

Selain itu, ruang lingkup perjanjian juga mencakup pengembangan pengelolaan tambak di wilayah PPU serta dukungan terhadap kegiatan konservasi terumbu karang dan sumber daya ikan berbasis ekonomi biru.

“Kerja sama ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana kita menguatkan sistem dan tata kelola perikanan di tingkat daerah agar selaras dengan kebijakan provinsi,” ujar Rozihan.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perikanan dan kelautan berkelanjutan yang menempatkan ekonomi biru sebagai pijakan utama. Melalui penerapan prinsip tersebut, kegiatan perikanan diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama di kawasan pesisir PPU yang memiliki potensi besar namun rentan terhadap kerusakan.

“Penerapan ekonomi biru artinya kita mendorong pemanfaatan sumber daya laut tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya. Ini sejalan dengan visi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Rozihan juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat nelayan dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan. Ia menilai bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya soal produksi ikan atau nilai ekspor, tetapi juga tentang bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.

“Nelayan di Penajam perlu didukung dengan kebijakan dan pendampingan yang tepat. Dengan adanya PKS ini, kami berharap seluruh program di lapangan dapat berjalan lebih terarah, mulai dari pengembangan tambak, pengelolaan PPI, hingga kegiatan konservasi terumbu karang,” tambahnya.

Rozihan menyebut, dukungan terhadap konservasi terumbu karang juga menjadi fokus bersama. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pendekatan berbasis partisipasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga sumber daya laut yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal.

“Konservasi tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga lautnya. Pemerintah hadir untuk memberikan pendampingan, fasilitasi, dan memastikan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan,” katanya.

Ia optimistis, implementasi kerja sama ini akan membawa dampak langsung bagi peningkatan ekonomi nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem laut di PPU. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama DKP Kaltim akan menyusun rencana aksi yang terintegrasi agar seluruh kegiatan dapat terukur dan berkelanjutan.

“Harapan kami, kerja sama ini menjadi pondasi kuat bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di PPU. Dengan prinsip ekonomi biru, kita ingin menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian laut,” pungkas Rozihan.

[RWT]