BONTANG, Kaltimtoday.co - Rencana penyerahan pengelolaan Pulau Beras Basah kepada pihak ketiga mendapat sorotan dari DPRD Bontang. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi meminta Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) berhati-hati sebelum menentukan investor yang akan mengelola destinasi wisata andalan tersebut.

Menurut Winardi, keterlibatan pihak ketiga memang diperbolehkan sepanjang bertujuan meningkatkan pengelolaan wisata. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan itu tidak membuat Pulau Beras Basah berubah menjadi kawasan eksklusif yang sulit diakses masyarakat umum.

“Pulau Beras Basah ini kan pulau yang bisa dinikmati semua orang. Jangan sampai nanti karena dikelola pihak ketiga, akhirnya jadi eksklusif. Kita ingatkan dari sekarang supaya itu tidak terjadi,” kata Winardi.

Selain itu, dia meminta Dispopar memastikan lebih dulu status aset dan pengelolaan Pulau Beras Basah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menyebut saat ini proses komunikasi terkait status tersebut masih berjalan dengan pemerintah provinsi.

Dan terakhir, Winardi meminta pengelolaan wisata nantinya tetap melibatkan pelaku wisata lokal yang selama ini beroperasi di Pulau Beras Basah, seperti jasa pengantar jemput wisatawan. Ia mengingatkan agar investor tidak sepenuhnya mengambil alih layanan wisata dengan membawa sarana sendiri hingga menyingkirkan masyarakat lokal.

"Jangan sampai pengantar jemput juga diambil mereka (pengelola Beras Basah). Kasih kesempatan juga warga lokal, libatkan mereka. Ini, kan, bagian dari kearifan lokal lah," tandas politikus muda PDIP ini.

Winardi juga memberi apresiasi pada Dispopar Bontang yang dinilainya terus berbenah dan responsif terhadap berbagai usulan dan kritik yang disampaikan, baik dari legislatif atau publik. Utamanya dalam hal pengelolaan destinasi wisata unggulan Bontang; Pulau Beras Basah dan kampung atas laut Bontang Kuala.

"Saya kira kita juga perlu apresiasi Dispopar. Mereka banyak berbenah. Pulau Beras Basah mereka bersihkan tanpa ada keributan atau kendala," bebernya.

Namun kelak bila pengelola Pulau Beras Basah akan mengerucut, Winardi berharap calon investor itu juga melakukan persentasi ke DPRD. Ini dinilainya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pada publik.

"Kalau bisa nanti persentasi juga di DPRD. Wartawan, media kalau bisa masuk juga. Ini, kan, bagian dari transparansi," tandasnya. 

[RWT]