Kaltimtoday.co - Pemerintah mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia. Hingga Jumat (6/3/2026), realisasi penyaluran dana tersebut tercatat telah mencapai Rp 3,12 triliun yang mencakup pegawai di tingkat pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa, proses pencairan saat ini masih terus berlangsung di masing-masing instansi. Pemerintah menargetkan seluruh pembayaran THR bagi abdi negara tersebut dapat rampung dalam satu minggu ke depan. 

“Sebagian besar sudah keluar kan sekarang. Kalau instansinya belum minta, ya belum dicairkan, belum keluar,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembayaran THR bagi aparatur negara di pemerintah pusat telah menjangkau 631.000 pegawai. Jumlah tersebut berasal dari total sasaran sekitar 2,2 juta ASN di tingkat pusat.

Sementara itu, penyaluran THR bagi kelompok pensiunan terpantau berjalan lebih cepat. Realisasi pembayaran untuk pensiunan telah mencapai Rp 11,4 triliun atau sekitar 93,55 persen dari total penerima yang berjumlah 3.568.570 orang.

Berbeda dengan pusat, pencairan THR bagi ASN di daerah masih tergolong terbatas. Hingga awal Maret, realisasinya baru mencapai Rp 127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang disalurkan oleh tiga pemerintah daerah (pemda) dari total 546 pemda di seluruh Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa seluruh anggaran THR sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah secara matang. Namun, kecepatan pencairan sangat bergantung pada kelengkapan proses administrasi yang diajukan oleh masing-masing instansi terkait.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan total anggaran THR Idulfitri 2026 sebesar Rp 55 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 49 triliun.

Total dana tersebut dialokasikan untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk anggota TNI dan Polri, dengan nilai Rp 22,2 triliun. Selain itu, dialokasikan pula Rp 20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah, serta Rp 12,7 triliun bagi sekitar 3,8 juta pensiunan.

[RWT]