Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti sistem penempatan jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai perlu lebih mengedepankan kompetensi dan kemampuan individu.

Menurutnya, peningkatan kualitas birokrasi harus dimulai dari sistem seleksi dan penempatan pejabat yang profesional agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan produktif.

“Beda kalau misalnya seleksi itu benar-benar berdasarkan kemampuan dan kompetensi,” ujarnya.

Anhar menilai, dalam praktiknya masih terdapat faktor-faktor nonteknis yang memengaruhi proses penempatan jabatan di lingkungan birokrasi. 

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi membuat kinerja pemerintahan tidak berjalan optimal. Ia membandingkan sistem birokrasi dengan mekanisme politik yang menuntut pejabat publik terus bekerja untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

“Kalau di DPR, lima tahun harus bertarung kembali. Kalau tidak dekat dengan rakyat dan tidak bekerja, ya selesai,” katanya.

Selain menyoroti sistem promosi jabatan, Anhar juga mengkritisi rendahnya produktivitas sebagian ASN. Menurutnya, fenomena “pengangguran terselubung” di birokrasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Orang bekerja, tapi produktivitasnya rendah,” ucapnya.

Ia menilai pengawasan berbasis absensi semata tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa diiringi evaluasi terhadap hasil kerja pegawai.

Karena itu, Anhar mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem kerja birokrasi, termasuk menciptakan budaya kerja yang lebih kompetitif dan inovatif.

Menurutnya, reformasi birokrasi penting dilakukan agar ruang bagi sumber daya manusia yang kompeten semakin terbuka dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal. (Adv)

[RWT | ADV DPRD Samarinda ]