JAKARTA, Kaltimtoday.co - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa pemerintahannya. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai target tersebut.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam Persetujuan Paris, yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius, percepatan transisi energi menjadi hal mendesak. Menurutnya, ada tiga jalur pengembangan energi terbarukan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertama, diversifikasi industri energi bersih. Pengembangan industri energi terbarukan akan merangsang sektor industri dengan menciptakan peluang rantai pasok, seperti manufaktur sel dan modul surya, turbin angin, serta komponen kendaraan listrik dan industri terkait. Kedua, pengembangan infrastruktur hijau, termasuk pembangunan transmisi, jaringan pintar (smart grid), dan penyimpanan energi. Ketiga, pembangunan ekowisata ramah lingkungan, seperti inisiatif Bali Net Zero Emission (NZE) 2045, yang dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata Bali," jelas Fabby dalam webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Kamis (10/10/2024).

Fabby juga mendorong pemerintah untuk melakukan tiga reformasi kebijakan utama guna menarik investasi di sektor energi terbarukan. Pertama, reformasi subsidi energi fosil dan penerapan harga karbon, dengan menghapus subsidi energi fosil yang mendistorsi pasar dan menetapkan kebijakan harga karbon yang efektif. Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur dengan penggunaan instrumen dana publik untuk menarik investasi, mengembangkan *blended finance*, serta instrumen pendanaan hijau seperti *green bond*. Ketiga, memperkuat kemitraan internasional untuk mendukung alih teknologi dan pendanaan proyek energi bersih.

Selain itu, IESR menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara adil dan inklusif, dengan mempersempit kesenjangan pendapatan. Martha Jesica, Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi di IESR, menambahkan bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.

"Transisi energi yang adil harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka," ungkap Martha.

Ali Mundakir, anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa fokus pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di sektor pertambangan dan pariwisata, yang masing-masing menyumbang 8 persen dan 5,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, sektor industri dan pertanian menyumbang sekitar 30 persen PDB. Pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut Ali, berencana membangun mesin ekonomi baru di bidang digital, semikonduktor, dan ekonomi hijau.

Ali juga menyoroti potensi besar energi terbarukan dalam mencapai swasembada energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

"Pengembangan smart grid akan menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan, untuk mengoptimalkan produksi energi surya dan angin," ujarnya.

Strategi terarah untuk mendorong transisi energi yang adil akan dibahas lebih lanjut dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, yang akan diselenggarakan pada 4-6 November 2024. Pendaftaran untuk acara ini dapat diakses melalui ietd.info.

[TOS]