Kaltimtoday.co, Berau - Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyayangkan delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berau yang dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akibat tidak memenuhi standar.

Pemberhentian sementara tersebut dilakukan karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan  minimnya ketersediaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Konsekuensi itu, mengharuskan SPPG yang menerima sanksi harus segera merampungkan seluruh catatan BGN.

Hal tersebut menurut Subroto tak bisa dianggap remeh, sebab berkaitan erat dengan kesehatan dan antisipasi kasus keracunan kepada penerima program. Ia menilai, persoalan mendasar seperti kelengkapan fasilitas seharusnya sudah dituntaskan sebelum dapur mulai difungsikan.

“IPAL itu memang semestinya siap sebelum dapur difungsikan, karena menjadi sistem pengolahan limbah, terkait berkas kan harusnya dilengkapi, jadi ketika beroperasi tidak ditemukan kendala seperti ini,” ujarnya menyayangkan.

Delapan dapur yang kini dinonaktifkan meliputi empat kecamatan. Di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb ada di SPPG Karang Ambun, Gayam, Tanjung Redeb 2 dan Tanjung Redeb 3. Selanjutnya, Teluk Bayur Rinding dan SPPG Gunung Tabur.

Subroto menilai, penghentian operasional ini berpotensi menimbulkan efek berantai. Selain menghambat layanan pemenuhan gizi, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang ditetapkan.

“Perlu ada langkah aktif dari daerah untuk memastikan semua berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai program yang sudah dirancang baik justru tersendat karena persoalan teknis yang bisa diantisipasi,” pungkasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]