Kaltimtoday.co, Bontang – Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) kini tak lagi disalurkan ke Dinas Pendidikan, melainkan dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8/2020 tentang Juknis Bos reguler.

“Bosnas berubaha total, dari kas negara langsung ke sekolah, tak lagi ke kas daerah,” jelas Kabid Pendidikan Dasar Disdik Bontang Saparuddin.

Sementara dalam hal ini, Dinas Pendidikan di setiap kabupaten kota diminta untuk mengawasi, memantau, dan memonitoring. Bahkan, dalam peraturan baru itu pengarahnya wali kota.

“Itu terlalu tinggi sekali,” ujarnya.

Sebelumnya, anggaran Bosnas dari pusat masuk ke Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan pengarahnya hanya sebatas Kepala Dinas Pendidikan. Dari BPKAD barulah disalurkan ke sekolah-sekolah.

“Tahun ini langsung potong kompas, dan kami yang dibuat pusing,” ujarnya.

Nah, lanjut Saparuddin, terkait peralihan penyaluran dana Bosnas ini, pihaknya hanya bisa mengikuti peraturan menteri. Mantan kabid di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana itu berharap, proses penyaluran dana Bosnas dapata berjalan lancar.

“Karena kami hanya sebagai pemantau, dan pengawas, maka tak bisa memiliki banyak kewenangan, hanya sebatas memonitoring pengelolaan dana Bosnas oleh satuan pendidikan,” bebernya.

Untuk diketahui, besaran dana BOS, disesuaikan dengan jumlah siswa masing-masing satuan pendidikan. Dana BOS dapat digunakan untuk menggaji guru honorer, PPDB, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran atau ekstrakurikuler, kegiatan asesment, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multi media pembelajaran, dan lainnya.

[RIR | RWT | ADV]