Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lokasi yang belakangan ini sebagian kawasannya terjadi banjir, di mana banjir diduga bersumber dari lubang eks tambang, di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang.

“Kami mendengar laporan warga bahwa sebagian rumah yang dulunya tidak terendam banjir, sekarang jadi banjir. Dari analisa kami, pasti ada sebabnya. Jadi nanti kami melihat di lapangan seperti apa," ungkap Samri.

Dari informasi yang dihimpun oleh Kaltimtoday.co bahwa, ada dugaan bekas lubang galian tambang milik PT. BBE jebol, sehingga mengakibat banjir yang merendam sejumlah rumah di Lok Bahu pada Minggu, 4 Juli 2021 lalu.

Sementara itu, perusahaan tersebut sudah pindah menambang di lokasi lainnya dengan meninggalkan beberapa titik lubang di kawasan yang disebut Panorama, tepatnya di RT 16 Lok Bahu. Akibat banjir tersebut, tercatat 13 RT dan 2.016 jiwa menjadi korban.

Politisi PKS tersebut menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya tengah menghimpun berbagai informasi warga setempat yang menjadi korban banjir yang diduga jebolnya lubang tambang yang nampak sudah menjadi waduk tersebut. Misalkan hal itu sangat merugikan masyarakat secara materi, maka pihaknya bakal menggunakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan.

“Kami masih memilah-milah informasi dari masyarakat dan perangkat pemerintah setempat. Seperti yang telah kami lakukan beberapa bulan yang lalu, salah satunya lokasi bangunan pergudangan milik PT. SCB Kelurahan Bukit Pinang yang tidak memiliki penampungan air, sehingga saat hujan terjadi banjir dan longsor dan mengakibatkan puluhan rumah rusak parah," ujar Samri.

Pihak komisi III DPRD Samarinda akan menelusuri berbagai dugaan terjadinya banjir tersebut. Dia meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar menertibkan sejumlah tambang ilegal yang akhir-akhir ini banyak beroperasi. Sebab lebih banyak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Samri mengungkapkan, jika saat melakukan sidak dan terbukti bahwa banjir bersumber dari perusahaan tersebut. Maka, pihak Komisi III DPRD Samarinda akan menindak lebih serius dan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot untuk mengeksekusi perusahaan tersebut.

“Selanjutnya lebih spesifik, mungkin saat melakukan sidak ya," tutupnya.

[SDH | ADV]