Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar simulasi penanggulangan bencana, khususnya banjir di masa pandemi Covid-19, Selasa (5/10/2021). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga hadir. Dalam sambutannya, Andi mengungkapkan bahwa berdasarkan historis yang ada, banjir di Kota Tepian senantiasa terjadi berulang. Salah satu penyebabnya karena curah hujan tinggi yang mengguyur.

"Kejadian banjir terbesar di Samarinda pada Juni 2019 yang merendam 5 kecamatan dan 13 kelurahan. Kejadian itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Mencapai ratusan miliar rupiah," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, ujar Andi, semua harus mulai bersiap menanggulangi risiko. Khususnya di daerah rawan bencana. Salah satunya adalah melalui kegiatan simulasi  penanggulangan bencana ini. 

Lebih lanjut kepada awak media, Andi menyebutkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam bermasalah. Hal itu membutuhkan bantuan pusat dan jadi kewenangan pusat. Sebab sepanjang DAS Mahakam  itu mengalami sedimentasi yang cukup serius.

"Ya ini DAS-nya bermasalah. Ayo kita sama-sama pikirkan dan ini memang kewenangan pusat. Karena rehabilitasi, danau, jalur transportasi, dan sungai itu tanggung jawab besar. Berdoa mudah-mudahan tidak terjadi masalah di jalur tersebut," lanjutnya lagi. 

Apabila terjadi pendangkalan di Sungai Mahakam, maka tak hanya batu bara yang bermasalah. Namun distribusi barang dan jasa yang ada di dalam Samarinda juga berpengaruh. 

"Pokoknya saya akan ngamen di mana saja. Minta bantuan. Ngapain malu? Karena memang kami butuh bantuan. Tidak mungkin Samarinda hanya berjuang sendiri menanggulangi banjir," tambah Andi. 

Nantinya permohonan bantuan dari provinsi dan pusat akan diupayakan. Perihal dipenuhi atau tidak, hal itu jadi urusan berikutnya. 

"Tapi saya tidak boleh berhenti untuk ngamen dan minta bantuan, karena kami memang butuh dana besar untuk penanganan banjir di Samarinda. Katakanlah tidak dapat dana, tapi kegiatan ditempatkan di Samarinda saja saya sudah sangat bersyukur," lanjut Andi lagi. 

Andi menyampaikan bahwa sistem pemerintahan sejatinya suatu kesatuan dalam kepentingan nasional. Mulai pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. 

"Masalah daerah harus kita sampaikan, karena belum tentu juga diketahui pemerintah nasional. Itu sebabnya penting wali kota menjadi duta bagi masyarakat dalam menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pusat. Mudah-mudahan semua ada hasilnya," tandasnya. 

[YMD | TOS]