Kaltimtoday.co, Samarinda - Biro Umum Setdaprov Kaltim membeberkan sejumlah foto terkait kondisi rumah jabatan dan beberapa gedung sebelum direnovasi. Foto tersebut menunjukan atap yang bolong, air menggenang, hingga kebocoran di beberapa titik.

Biro Umum menegaskan bahwa angka Rp 25 Miliar bukan hanya dipakai untuk renovasi rumah jabatan. Ada 57 item yang dipakai untuk rehabilitasi bangunan gedung hingga pengadaan sarana prasarana.

Ringkasnya, rehabilitasi ruang kantor gubernur, rehabilitasi rumah jabatan gubernur, rehabilitasi ruang kerja kantor wakil gubernur, paket belanja kantor, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur, belanja modal alat dapur, interior ruang tamu rumah jabatan, belanja modal alat kesehatan, dan masih banyak lagi.

"Jadi kalau khusus untuk renovasi rumah jabatan gubernur itu senilai Rp 3 Miliar, tapi untuk angka yang beredar Rp 25 Miliar itu akumulasi paket belanja sebanyak 57 item," ucap Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany saat konferensi pers di Diskominfo Kaltim beberapa hari lalu.

Menurut Astri, rumah jabatan gubernur saat ini memang membutuhkan pembenahan menyeluruh akibat sejumlah kerusakan yang dinilai sudah cukup berat. Beberapa persoalan yang ditemukan mencakup gangguan pada instalasi listrik utama, masalah pada saluran distribusi air, hingga kerusakan pada pompa air sentral yang menopang operasional bangunan tersebut.

Selain itu, cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang 2025 turut memperparah kondisi bangunan. Hujan berintensitas tinggi disebut memicu kebocoran di sejumlah titik pada atap Pendopo Odah Etam. Bahkan, banjir yang sempat melanda kawasan tersebut dikabarkan mencapai area lantai dua rumah jabatan gubernur.

“Instalasi listrik utama sering mengalami gangguan, kemudian ada juga persoalan pada jaringan pipa air dan kerusakan pompa air sentral. Kondisi cuaca ekstrem tahun lalu juga menyebabkan beberapa bagian atap Pendopo Odah Etam mengalami kebocoran,” ujar Astri.

Ia menambahkan, kerusakan yang terjadi tidak bisa dipandang sebagai persoalan ringan karena turut memengaruhi fungsi dan kelayakan aset pemerintah daerah.

“Bahkan saat banjir besar terjadi, genangan air sempat merendam area lantai dua rumah jabatan gubernur. Karena itu, penurunan kualitas infrastruktur tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah provinsi dalam menyusun rencana rehabilitasi aset daerah pada tahun anggaran 2025,” pungkasnya.

[RWT]