Buat SIM Baru Wajib Punya Sertifikat, Komisi III: Polri Peduli terhadap Situasi Lalu Lintas
Kaltimtoday.co - Polri menetapkan aturan baru bikin SIM. Kini, masyarakat yang ingin membuat surat izin mengemudi (SIM) baru, harus memiliki sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengapresiasi kebijakan itu.
"Saya mendukung sepenuhnya peraturan Polri terkait penerbitan sebuah sim itu harus memiliki sertifikat dari sekolah mengemudi yang terakreditasi," kata Wihadi kepada wartawan, Rabu 21 Juni 2023.
Politikus Partai Gerindra menjelaskan, adanya aturan ini bukti Polri peduli terhadap situasi lalu lintas saat ini yang carut marut. Pengemudi dan pengendara banyak tidak tahu aturan serta tidak mematuhi peraturan sehingga mengakibatkan cara mengemudi serta juga mereka seenaknya peraturan itu dilanggar.
"Dengan adanya verifikasi dari sekolah mengemudi, tata cara mengemudi akan menjadi lebih baik. Jadi langkah Polri sangat tepat untuk menghadapi situasi lalu lintas saat ini sudah semakin semerawut dan untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang fatal diakibatkan oleh kelalaian oleh pengemudi," jelas legislator dapil Jatim IX meliputi Tuban dan Bojonegoro ini.
Sebelumnya, Polri menerbitkan aturan baru terkait penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi (SIM). Salah satu syarat terbarunya adalah memiliki sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi.
Aturan itu tertuang dalam Perpolri Nomor 2/2023. Perpolri ini diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo per 8 Februari 2023.
Persyaratan administrasi terbaru ini termaktub pada pasal 9, yang memerincikan syarat-syarat untuk penerbitan SIM.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Presiden Jokowi Imbau DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
- Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri Batal, Baleg DPR: Kita Lihat Periode Berikut
- DPR Pastikan Tidak Ada Pengesahan Diam-Diam untuk RUU Pilkada
- Revisi UU Pilkada Batal, Wakil Ketua DPR Sebut Tetap Berlaku Putusan MK
- Berita Terkini! DPR Tunda Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada, Ini Alasannya