Kaltimtoday.co, Berau - Anggota DPRD Berau, Sa’ga, mendorong pemerintah daerah untuk segera merancang kebijakan mengenai batas tarif layanan dan jasa di destinasi wisata. Regulasi ini mencakup penetapan harga sewa penginapan hingga usaha makanan dan minuman atau Food and Beverage (F&B).

Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan penting untuk mempertahankan citra Kabupaten Berau sebagai "Surga Wisata di Tanah Borneo". Sa’ga meyakini bahwa standarisasi harga akan membuat wisatawan semakin betah dan mencegah munculnya fenomena "aji mumpung" dari oknum pelaku usaha.

"Jadi jangan sampai nanti daya dukung untuk pariwisata ini ya hanya sekedar wacana, tidak dilakukan" tegasnya.

Sebagai anggota dewan kelahiran Pulau Derawan, Sa’ga memahami kondisi masyarakat setempat. Ia menyoroti, bahwa kenaikan suatu harga barang sangat berkaitan dengan ongkos kirim dari distributor.

Demikian pula, dengan harga jasa yang dipatok. Menurut ia, mengikuti ketetapan yang diberlakukan oleh pihak agen dan pengusaha penginapan (resort). Sehingga campur tangan pemerintah sangat berperan penting untuk menekan batas wajar harga yang ditawarkan.

“Standarisasi harga itu perlu ada, agar tidak ada tindakan yang bersifat merugikan pelanggan maupun konsumen,” katanya.

Menurutnya, standarisasi harga sangat mendesak agar tidak ada tindakan yang merugikan konsumen. Praktik menaikkan tarif secara sepihak atau "harga gepok" dianggapnya sebagai racun yang perlahan dapat membunuh minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke Berau.

Sa’ga mengusulkan agar pemerintah menetapkan standar tarif tertinggi guna memberikan kepastian biaya bagi para pelancong. Dengan adanya regulasi ini, wisatawan akan merasa lebih dihargai dan terhindar dari potensi penipuan harga saat menikmati fasilitas wisata.

"Apalagi kalau orang Barat ini punya komitmen yang tinggi terkait itu, jika Berau ingin benar-benar bersaing secara global, maka antara promosi dan realitas di lapangan harus sesuai demi nama baik pariwisata daerah," pesannya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]