BONTANG, Kaltimtoday.co - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Eko Mashudi, memastikan rencana pengelolaan Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga tidak akan dibuat eksklusif. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi berbagai masukan dari DPRD Bontang terkait kekhawatiran pembatasan akses masyarakat di wisata unggulan tersebut.

Eko mengaku memahami kekhawatiran dari pihak legislatif. Menurutnya, di beberapa daerah lain, pengelolaan kawasan wisata oleh investor kerap berujung eksklusif dan kurang melibatkan masyarakat lokal, sehingga konsep yang tengah disiapkan Dispopar Bontang kini diarahkan agar lebih terbuka serta inklusif.

"Saya menyadari banyak contoh di wilayah lain ketika dikelola pihak ketiga akhirnya eksklusif. Nah, kita harapkan tidak seperti itu," ujar Eko saat ditemui usai membuka kegiatan di Gedung Ainia Rasyifa, Sabtu (17/5/2026) siang.

Saat ini, Dispopar Bontang masih fokus menyelesaikan persoalan status aset Pulau Beras Basah bersama sejumlah instansi terkait. Lembaga yang terlibat di antaranya adalah Bappeda, Dinas Perkim, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah status aset tersebut rampung, pemerintah daerah berencana membuka peluang pengelolaan kepada sejumlah pihak melalui mekanisme yang transparan. Pengusaha lokal maupun koperasi juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat.

"Nanti kalau asetnya sudah clear, kita akan buat sayembara. Tidak hanya satu atau lima pihak saja, bisa lebih banyak. Kita harapkan pengusaha lokal, koperasi, atau pihak lain juga bisa ikut mengelola," tutur Eko.

Eko menegaskan bahwa proses pemilihan calon pengelola tersebut nantinya akan melibatkan DPRD Bontang. Pihaknya bahkan membuka kemungkinan agar pemaparan atau presentasi dari calon investor dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Kami libatkan legislatif. Semua saran itu supaya lebih inklusif dan terbuka, tidak eksklusif. Itu juga sudah saya sampaikan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi B DPRD," jelasnya.

Lebih lanjut, Eko menyatakan tidak ingin rencana pengelolaan Pulau Beras Basah ini justru memicu polemik atau kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Dispopar Bontang memilih untuk membuka ruang diskusi serta menerima berbagai masukan sebelum konsep pengelolaan resmi diputuskan.

"Saya tidak mau menimbulkan kegaduhan. Saya punya konsep, tapi kalau belum disosialisasikan tentu pendapat orang bisa berbeda. Makanya saya terbuka menerima masukan dari berbagai pihak," kata Eko.

[TOS | ADV]