Daerah
Dewan Penasehat TAGUPP Gubernur Kaltim Bambang Widjojanto Ingatkan Aksi 21 April Ditunggangi Barisan Sakit Hati
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Bambang Widjojanto, memberikan tanggapan terkait rencana aksi demonstrasi besar yang dirancang oleh Aliansi Rakyat Kaltim pada 21 April mendatang. Melalui pernyataan di kanal YouTube pribadinya, Bambang menilai gelombang aksi tersebut diduga kuat sebagai bentuk residu politik pasca-Pilgub Kaltim 2024.
Bambang mencium adanya upaya sengaja untuk mengecoh publik dengan mengemas gerakan tersebut seolah-olah murni sebagai aspirasi rakyat. Padahal, ia menduga hal tersebut merupakan sisa-sisa pertarungan politik yang belum usai dari kontestasi demokrasi yang lalu.
"Rencana demonstrasi pada 21 April di Kalimantan Timur disebut sengaja dikemas seolah-olah sebagai suara rakyat. Padahal, proses Pilgub 2024 telah selesai dan masyarakat sudah menentukan pilihannya," ujar Bambang Widjojanto, Sabtu (18/4/2026).
Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa suara kritis yang otentik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, tetap harus dihormati. Namun, ia mempertanyakan motif di balik mobilisasi yang mengarah pada narasi pemakzulan kepala daerah terpilih.
Menurutnya, isu-isu seperti anggaran hingga fasilitas pejabat publik sengaja diangkat oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi kegaduhan. Bambang menilai tindakan memaksakan narasi pemakzulan sebagai bentuk delegitimasi terhadap proses demokrasi yang sah dan berpotensi memicu kekacauan politik berkepanjangan.
“Dengan demikian, mobilisasi yang terjadi bukanlah aspirasi murni. Alih-alih memperkuat kontrol publik, langkah seperti ini justru berpotensi memicu kekacauan politik yang berkepanjangan,” tegasnya.
Bambang meminta masyarakat untuk tetap bersikap kritis dalam menyikapi situasi ini. Ia menekankan bahwa aksi dalam skala besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktor dan orkestrasi yang mengaturnya di belakang layar.
“Pertanyaan kuncinya, apakah benar rakyat kecil yang diuntungkan, atau justru elite yang belum menerima kekalahan politiknya?” tutupnya.
[TOS]
Related Posts
- Ombudsman Kaltim Tutup Tiga Laporan Maladministrasi Gratispol, Tak Temukan Pelanggaran Prosedur
- PWM Kaltim Prihatin Korupsi Marak, Minta Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- Pemprov Kaltim dan BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan SIPATUH NAKER untuk Awasi Perusahaan
- Transparansi Jadi Prioritas, KONI Kaltim Bangun Sistem Keuangan Digital
- Program Seragam Gratis Pemprov Kaltim Potensi Molor Lagi, SMKN 1 Samarinda: Timbul Kecemasan Orang Tua dan Siswa









