Kaltimtoday.co, Tenggarong - Junaidi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) untuk periode 2024-2029, Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Junaidi menegaskan akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menjalankan fungsi utama DPRD, yakni legislasi, pengawasan anggaran, dan pengawalan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Menurut Junaidi, salah satu prioritas utamanya adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah, terakomodir dalam kebijakan politik daerah.

“Fungsi legislasi dan budgeting harus betul-betul mengutamakan kebutuhan masyarakat. Kebijakan politik yang lahir dalam anggaran harus sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Junaidi juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia berkomitmen untuk mengawal efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, serta memastikan kebijakan di lapangan berjalan sesuai rencana.

“Kita akan memperkuat fungsi kontrol terhadap segala aspek, baik kinerja pemerintah maupun pelaksanaan kebijakan anggaran, agar dapat tercapai hasil yang maksimal untuk masyarakat,” tambahnya.

Salah satu agenda besar yang akan dikejar oleh DPRD yakni mempercepat pengesahan beberapa peraturan daerah (Perda) yang tertunda. Karena masih ada beberapa Perda yang belum sempat disahkan oleh DPRD periode sebelumnya. 

“Ini menjadi prioritas kita untuk segera diselesaikan karena sangat penting bagi optimalisasi kerja-kerja pemerintah daerah,” sambungnya.

Terkait fokus pembangunan, Junaidi menekankan bahwa DPRD Kukar di bawah arahannya akan lebih proaktif dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung sektor-sektor penting seperti pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Junaidi menegaskan komitmennya untuk memperkuat pangan masyarakat dan mengampanyekan pentingnya penguatan pangan lokal menuju nasional. 

“Kami akan fokus pada penguatan pangan lokal, memberikan arahan kepada pemerintah, dan memastikan anggaran 2025-2026 mendukung kebijakan ini,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp