Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara menggelar sosialisasi penyusunan akhir Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (15/7/2025).

Agenda ini membahas tiga pedoman penting dalam tata kelola teknologi informasi, yakni manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK. Semuanya disiapkan untuk mendukung target besar dalam mewujudkan pemerintahan digital yang saling terhubung dan efisien.

“Pemerintah daerah wajib menyusun arsitektur SPBE sebagai dasar integrasi layanan digital. Ini amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2022,” ujar Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin. 

Dijelaskan dalam sambutannya, dokumen ini menjadi acuan untuk menyatukan proses digital di tiap perangkat daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan publik bisa jadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Tak hanya internal, kegiatan ini juga menghadirkan tim konsultan dari PT Digitama Sinergi Indonesia. Mereka memaparkan hasil akhir penyusunan dokumen SPBE Kukar beserta langkah-langkah teknis yang akan dijalankan ke depan.

“Ini juga jadi persiapan menghadapi pemantauan nasional. Kukar termasuk salah satu lokus SPBE 2025 oleh KemenPANRB,” tambah Solihin.

Kabid Aplikasi Informatika, Ery Hariyono, menambahkan bahwa dokumen arsitektur SPBE disusun berdasarkan pemetaan proses bisnis di setiap OPD. Hasilnya, bisa diketahui mana layanan yang sudah digital, mana yang masih manual, dan mana yang belum terintegrasi.

“Dari situ kita buat peta jalan untuk lima tahun ke depan. Apa saja yang perlu dibenahi, dikembangkan, dan dihubungkan antar sistem,” jelasnya.

Ery juga menyoroti terkait efisiensi sistem. Salah satu contohnya seperti beasiswa yang dulu dikelola masing-masing dinas, kini sudah terpusat lewat satu sistem. 

“Dulu terpisah, sekarang beasiswa dari KESRA, BKPSDM, dan Disdik semua lewat satu aplikasi. Lebih rapi dan mudah diakses,” ujarnya.

Ke depan, Diskominfo juga tengah menyiapkan dashboard layanan publik. Meski sekarang masih dipakai internal OPD, rencananya dashboard itu akan dibuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum.

“Kalau semua layanan sudah terintegrasi, cukup satu kali input data, hasilnya bisa dipakai lintas instansi. Lebih cepat dan efisien,” tutup Ery.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]