Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini terlihat dari pelaksanaan Penilaian Visitasi SPBE 2024 yang digelar pada Senin (25/11/2024) di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.

Acara ini dihadiri oleh tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia yang diwakili oleh Pudy Prima. Visitasi ini bertujuan untuk memvalidasi hasil penilaian dokumen serta wawancara sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi SPBE.

Dalam sambutannya, Pudy Prima menjelaskan bahwa visitasi ini tidak hanya untuk memastikan kesesuaian dokumen dan wawancara, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta memberikan masukan strategis bagi pengembangan SPBE di Kaltim.

“Visitasi ini memastikan implementasi SPBE sesuai standar nasional dan memberikan rekomendasi untuk penguatan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan SDM. Kami berharap nilai evaluasi SPBE Kaltim dapat optimal,” ujar Pudy.

Tim penilai juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam tata kelola SPBE, termasuk integrasi antarplatform aplikasi yang digunakan pemerintah daerah. Dalam sesi paparan, Tim Koordinasi SPBE Kaltim menjelaskan berbagai inovasi teknologi yang telah dikembangkan serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik.

Selama visitasi, tim KemenPANRB memberikan sejumlah rekomendasi awal, di antaranya:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi: Meningkatkan kualitas jaringan dan perangkat pendukung untuk menunjang layanan berbasis elektronik.
2. Penyederhanaan Proses Birokrasi: Memastikan proses digitalisasi berjalan efisien tanpa memperpanjang alur administrasi.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola teknologi informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, yang memimpin pertemuan, menyatakan bahwa SPBE menjadi fondasi transformasi digital untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“SPBE adalah kunci dalam membangun pelayanan publik yang efisien dan berbasis teknologi. Komitmen kami adalah menjadikan teknologi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Faisal.

Kegiatan visitasi ini ditutup dengan penyampaian hasil sementara oleh tim KemenPANRB. Hasil akhir dari evaluasi akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis untuk meningkatkan skor SPBE Kaltim pada tingkat nasional.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Kaltim untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang unggul. Melalui implementasi SPBE yang terintegrasi, Kaltim berharap dapat mendukung percepatan transformasi digital dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp