Kaltimtoday.co, Berau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyoroti masih banyaknya nelayan tradisional di wilayah pesisir yang terabaikan dari program bantuan alat tangkap. Kendala utama yang sering dihadapi di lapangan adalah masalah legalitas hukum, lantaran para nelayan tersebut belum tergabung dalam kelompok usaha bersama resmi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris. Menurutnya, kesesuaian dan keakuratan data penerima manfaat merupakan hal krusial yang patut menjadi catatan evaluasi bagi pemerintah daerah agar anggaran stimulan tepat sasaran. 

Dia mengatakan, edukasi mengenai pentingnya kelembagaan kelompok harus digencarkan secara masif. Tugas ini tidak boleh dibebankan kepada nelayan sendirian, melainkan harus dikawal oleh penyuluh perikanan secara berkala di tiap kecamatan.

“Kelompok nelayan ini, tentu mempunyai berbagai keterbatasan pengetahuan, di Berau sekarang ada lembaga yang fokus terhadap perikanan, kita juga punya instansi yang membina, soal legalitas itu harus dibantu,” jelas Gideon.

Melalui pembinaan yang intensif, nelayan tradisional tidak hanya dibantu dalam hal administrasi, tetapi juga diedukasi tentang cara mengelola bantuan, merawat alat tangkap modern, hingga manajemen keuangan kelompok agar usaha mereka dapat berkelanjutan.

Ia yang berada di Komisi II DPRD berjanji, pihaknya, akan turut mengawal persoalan ini dalam setiap rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran eksekutif ke depan.

Evaluasi berkala akan dilakukan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikucurkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kami ingin memastikan keadilan sosial itu nyata, bantuan harus jatuh ke tangan mereka yang tangannya kasar karena menarik jaring setiap hari," tutup Gideon.

[MGN | ADV DPRD BERAU]