TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Bagi nelayan, kekhawatiran tidak hanya datang dari kondisi cuaca dan gelombang ekstrem. Mesin kapal yang sudah berumur tua juga kerap menjadi sumber kecemasan tersendiri setiap kali mereka harus berangkat melaut.

Kekhawatiran itu kini mulai berkurang bagi sejumlah nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bantuan sarana perikanan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai dirasakan manfaatnya, termasuk oleh kelompok nelayan di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana.

Rusdiansyah, salah seorang nelayan asal Handil Terusan, mengatakan bantuan berupa mesin diesel satu silinder berbahan bakar solar sangat membantu nelayan untuk mengganti mesin lama yang sudah bertahun-tahun digunakan.

“Yang jelas sangat bermanfaat sekali bagi nelayan di desa kami. Karena kemarin mesin kami sudah tua. Jadi kami tidak mengkhawatirkan lagi ada kerusakan di laut,” kata Rusdiansyah, Kamis (28/5/2026).

Menurut Rusdiansyah, bantuan yang diterima nelayan di wilayahnya tidak hanya terbatas pada mesin penggerak. Beberapa bantuan lain yang turut disalurkan meliputi perahu, mesin penggerak perahu, hingga alat tangkap ikan.

Bagi para nelayan, sarana tersebut merupakan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas harian di laut. Kehadiran mesin, perahu, dan alat tangkap baru menjadi bagian penting untuk mendukung kegiatan mencari ikan sekaligus menjaga stabilitas pendapatan keluarga.

Namun, setelah sebagian kebutuhan alat produksi mulai terpenuhi, nelayan setempat kini masih harus menghadapi persoalan lain. Salah satu kendala utama yang dirasakan di lapangan adalah pelonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis solar eceran.

Rusdiansyah menyebut, harga solar eceran di wilayah tempat tinggalnya saat ini bisa menyentuh angka Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Padahal sebelumnya, para nelayan masih bisa memperoleh solar pada kisaran harga Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter.

Kenaikan harga tersebut otomatis membuat biaya operasional nelayan membengkak drastis. Ia mencontohkan, untuk pembelian satu galon solar yang sebelumnya berkisar Rp300.000, kini harganya melonjak hingga mencapai Rp650.000. Jumlah tersebut bahkan bisa habis hanya dalam waktu satu hari melaut.

“Satu galon kemarin Rp300 ribu, sekarang Rp650 ribu. Satu hari habis,” ungkapnya.

Masalahnya, kenaikan biaya operasional melaut ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga jual hasil tangkapan. Rusdiansyah mengungkapkan bahwa harga ikan di pasar cenderung stagnan, sehingga beban tambahan operasional sepenuhnya harus ditanggung oleh nelayan.

“Solar naik, harga ikan tetap saja begitu,” katanya.

Oleh karena itu, rencana pembangunan SPBU Nelayan di wilayah Kecamatan Anggana menjadi salah satu fasilitas yang paling dinantikan. Rusdiansyah menuturkan, peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek SPBU Nelayan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

Ia sangat berharap fasilitas pengisian bahan bakar khusus tersebut bisa segera beroperasi, sehingga nelayan memiliki akses BBM subsidi yang lebih pasti dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada solar eceran yang mahal.

“Kalau sudah beroperasi, sangat terbantu,” ucap Rusdiansyah.

Di sisi lain, manfaat bantuan sektor perikanan ini juga dirasakan oleh kelompok nelayan di kawasan pedalaman Kukar, tepatnya di Danau Melintang, Kecamatan Muara Muntai. Muhammad Yusuf, nelayan setempat, mengakui bantuan mesin dan alat tangkap dari pemerintah cukup membantu meringankan beban pengeluaran modal kerja.

“Alhamdulillah, mengurangi beban untuk pembelian alat tangkap,” kata Yusuf.

Meski begitu, tantangan yang dihadapi oleh nelayan di kawasan danau berbeda dengan nelayan pesisir. Di Danau Melintang, hasil tangkapan sangat bergantung pada dinamika musim dan kondisi pasang surut perairan.

Menurut Yusuf, pada musim tertentu, terutama saat air banjir ketika hasil tangkapan meningkat melimpah, persoalan justru bergeser pada sektor pemasaran. Ikan tersedia dalam jumlah banyak, namun harga beli di tingkat nelayan justru merosot tajam karena keterbatasan daya serap pasar.

“Tangkapan ada saja, tergantung musim. Kalau musim banjir, susah untuk pemasaran. Ada yang menerima, tapi harganya anjlok,” ujarnya.

Untuk menyiasati persoalan harga tersebut, kelompok nelayan setempat mulai membahas rencana penguatan kelembagaan, termasuk opsi pembentukan koperasi nelayan. Wadah bersama ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pengelola, penampung, sekaligus pemasar hasil tangkapan agar harga tetap stabil.

Yusuf menambahkan bahwa pembahasan mengenai kelembagaan nelayan ini masih terus berjalan di tingkat kelompok.

Selain masalah pemasaran, nelayan di kawasan Danau Melintang juga menaruh perhatian serius terhadap praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Praktik terlarang tersebut dinilai masih menjadi ancaman nyata bagi kelestarian ekosistem dan keberlanjutan populasi ikan di danau.

Pihak pemerintah daerah bersama unsur terkait sebenarnya telah beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan penindakan. Namun, menurut Yusuf, sistem pengawasan tetap membutuhkan keterlibatan aktif dari nelayan lokal yang setiap hari mengetahui kondisi riil perairan.

Secara keseluruhan, dari wilayah pesisir Anggana hingga kawasan Danau Melintang, bantuan sarana perikanan berupa mesin dan alat tangkap telah membantu memulihkan sebagian kebutuhan kerja nelayan. Meski demikian, penyelesaian persoalan sistemik seperti akses BBM terjangkau, tata niaga pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga pengawasan perairan masih menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan penuntasannya oleh para nelayan di Kukar.

[TOS]