Kaltimtoday.co, Bontang – Sempat terjadi selisih anggaran penanganan Covid-19 antara DPRD Bontang dan Pemerintah Kota Bontang, Senin (22/6/2020), DPRD Bontang pun menggelar rapat kerja Komisi II DPRD Bontang terkait Evaluasi Penggunaan Anggaran Covid-19.

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, rapat tersebut merupakan penjelasan anggaran Covid-19 agar lebih jelas dan tak ada selisih paham. Dana Covid-19 itu totalnya ada Rp 68 miliar, teridiri dari Rp 47,5 miliar merupakan belanja tak terduga (BTT), dan Rp 20,5 miliar diambil dari belanja langsung sehingga total Rp 68 miliar.

Saat ini, ketika masuk di era New Normal dengan progress 68 persen dari anggaran Rp 68 miliar sudah dibelanjakan Rp 49,2 miliar. Dimana sisa dana BTT yang ada di APBD Bontang berkisar Rp 25 miliar.

“Semoga anggaran untuk Covid-19 ini dengan 3 kasus terkonfirmasi positif tak dapat banyak kegiatan lagi,” jelas Rustam.

3 bulan terakhir, dana BTT banyak pengeluarannya karena digunakan untuk membayar biaya PDAM yang digratiskan oleh Pemerintah Kota Bontang selama 3 bulan. Ditambah bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga Bontang yang terdampak Covid-19.

Diharapkan, ketika sudah memasuki era New Normal Life, masyarakat sudah bisa mandiri, sehingga ke depannya pemerintah tak perlu memberikan anggaran kepada masyarakat lagi.

“Anggaran tersebut disiapkan untuk pasca Covid-19, dan masyarakat sudah mulai beraktivitas, semoga dengan New Normal ini masyarakat bisa beraktivitas kembali untuk mencari nafkah,” ujarnya.

Rustam juga menjelaskan, anggaran keseluruhan terdapat Rp 149 miliar, masuk untuk Covid-19 Rp 68 miliar, sisanya untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi hingga saat ini kegiatan tersebut tidak terpakai, namun satu nomenklatur.

“Harapannya, kegiatan Covid-19 ini saja yang dipakai. Ini sesuai hasil Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Dua Menteri,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Bontang Aji Erlynawati mengatakan, dari APBD Bontang Tahun Anggaran 2020 yang diprediksi Rp 1,6 triliun, ternyata dilakukan rasionalisasi sesuai SKB Dua Menteri sehingga tersisa Rp 1,2 triliun. Karena pemerintah harus merasionalkan minimal 50 persen dari belanja modal, serta belanja barang dan jasa.

“Kami alokasikan ke belanja tidak langsung. Di dalamnya juga, rencana dari teman-teman Tim Gugus Covid-19 terdapat kegiatan senilai Rp 68 miliar, itulah bagian dari Rp 149 miliar. Itu tidak kami belanjakan semua,” bebernya.

“Insya Allah yang tidak terasionalisasi dilihat dari teman-teman OPD yang terpotong akan ditinjau kembali,” sambungnya.

Iin menyebut, tak ada sebutan anggaran Covid dan non Covid, tapi semuanya masuk dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Sehingga bisa digunakan untuk keseluruhan, tidak hanya Covid-19.

Terkait New Normal Life, kata Iin, bantuan kepada masyarakat maupun pembayaran PDAM itu sudah berakhir selama 3 bulan ini. Meskipun New Normal, Iin menyebut masyarakat harus tetap menerapkan protocol Covid-19 dengan menjaga jarak, social distancing, rajin cuci tangan dan memakai masker kemanapun.

[RIR | RWT | ADV]