Kaltimtoday.co - Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Matriks RAD-GPI Kota Banda Aceh. Kegiatan yang didukung oleh Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) ini berlangsung pada 8–9 Juli 2026 di Amel Convention Hall, Kota Banda Aceh.

Agenda ini bertujuan untuk memperkuat program-program perubahan iklim agar lebih responsif gender. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kota Banda Aceh, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, kecamatan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, fasilitator, hingga mitra pembangunan.

Banda Aceh sebagai kota pesisir menghadapi berbagai risiko iklim dan lingkungan seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, hingga abrasi. Dampak tersebut dinilai tidak dialami secara merata, di mana perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, dan pekerja rentan menghadapi risiko lebih besar karena keterbatasan akses informasi serta ruang pengambilan keputusan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program EmPower yang dilaksanakan oleh UN Women bersama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dengan dukungan dari Pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru. Intervensi EmPower berfokus pada penguatan keterampilan perempuan untuk transisi energi yang berkeadilan serta mengembangkan mata pencaharian yang tangguh iklim.

Kepala ACCI USK, Suraiya Kamaruzzaman, mengatakan bahwa penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh bukan sekadar proses penyusunan dokumen administratif, melainkan instrumen kerja bersama. Forum ini diharapkan dapat memetakan dan mengarahkan program di perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

"Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh bukan sekadar proses penyusunan dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen kerja bersama untuk memperkuat integrasi perspektif gender, inklusi sosial, dan perubahan iklim ke dalam kebijakan serta program pembangunan daerah. Melalui forum ini, kami berharap program dan kegiatan yang telah berjalan di perangkat daerah dapat dipetakan, diperkuat, dan diarahkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, kelompok rentan, serta masyarakat yang terdampak perubahan iklim," ujar Suraiya.

Penyusunan rencana aksi ini ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029. Langkah ini juga diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI).

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil, ramah anak dan disabilitas, serta inklusif. Menurutnya, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan.

"Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga," kata Illiza.

"Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui Program Prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar," tambah Illiza.

FGD ini diikuti oleh 145 peserta dari berbagai unsur instansi seperti Bappeda, Dinas PPPA-PPKB, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, hingga Satpol PP dan WH. Sesi pemantik menghadirkan narasumber dari UN Women Indonesia, Kementerian PPPA, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemkot Banda Aceh, serta akademisi USK.

Programme Manager for Women's Economic Empowerment and Sustainable Livelihoods UN Women Indonesia, Iriantoni Almuna, menyebutkan perempuan telah menjadi penggerak solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Oleh karena itu, memperkuat ketangguhan dan kepemimpinan mereka melalui kebijakan responsif gender menjadi kunci memajukan keamanan iklim.

"Perempuan telah menjadi penggerak perubahan sekaligus menerapkan berbagai solusi penting untuk mengatasi perubahan iklim. Memastikan hak-hak perempuan terlindungi, serta memperkuat ketangguhan dan kepemimpinan mereka melalui aksi yang terarah serta kebijakan, rencana, dan strategi yang responsif gender adalah kunci dalam memajukan keamanan iklim dan pengurangan risiko bencana," tutur Iriantoni.

Asisten Deputi PUG Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, mengajak seluruh pihak mengawal dokumen ini. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan sektor terkait perubahan iklim secara komprehensif agar dapat diimplementasikan.

"Bersama-sama kita kawal agar dokumen perencanaan yang responsif gender dapat mengintegrasikan sektor-sektor terkait perubahan iklim secara komprehensif, terpadu, dan dapat diimplementasikan," kata Dewa Ayu.

Direktur Mobilisasi Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Irawan Asaad, Ph.D, menambahkan bahwa perubahan iklim merupakan persoalan global lintas batas. Ketahanan dan keadilan iklim bagi semua pihak perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

"Perubahan iklim adalah persoalan global dan lintas batas. Karena itu, kita perlu memperkuat ketahanan iklim dan mewujudkan keadilan iklim bagi semua, termasuk perempuan, anak, dan masyarakat adat, melalui integrasi perspektif gender dan kolaborasi lintas pihak," kata Irawan.

Prinsip utama penyusunan matriks ini diarahkan untuk memperkuat program, kegiatan, dan sub-kegiatan OPD yang sudah ada agar lebih responsif terhadap gender dan iklim, bukan menciptakan kegiatan baru yang terpisah. Melalui Pokja, peserta memetakan keterhubungan kegiatan dengan Renstra, Renja, DPA, RKPD, atau dokumen teknis sektoral lainnya.

Hasil akhir dari FGD ini akan dikonsolidasikan oleh Tim RAD-GPI sebagai bahan penyusunan draf RAD-GPI Kota Banda Aceh periode 2026-2030. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih inklusif, tangguh iklim, dan berpihak pada kelompok paling rentan.

[TOS]