Kaltimtoday.co - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya sebagai bencana nasional. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh skala kerusakan yang luas dan tingginya jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut.

Mahyeldi menyebut, lebih dari 30.000 bangunan terdampak, termasuk rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur vital lainnya. Selain itu, sekitar 13.000 hektare lahan pertanian mengalami kerusakan. Kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

“Melihat besarnya kerusakan dan jumlah korban, penanganan bencana ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.

Hingga Senin (1/12/2025) sore, data sementara mencatat 151 korban meninggal dunia, sementara 118 orang masih hilang. Sekitar 130.000 warga terpaksa mengungsi ke lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan relawan.

Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa proses pemulihan pascabencana akan memakan waktu lama. Pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman menghadapi tantangan besar, terutama dengan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.

“Pemulihan tidak bisa instan. Selain tanggap darurat, dibutuhkan perencanaan jangka panjang agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya.

Selain evakuasi korban dan membuka jalur transportasi yang terputus, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyiapkan program relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor. Relokasi ini dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang lebih aman dari risiko bencana di masa depan.

Pemprov Sumbar berharap penetapan status bencana nasional dapat mempercepat penyaluran logistik, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak paling parah.

[RWT]