Advertorial
Inflasi Berau Tertinggi di Kaltim, DPRD Sebut Jadi Momok Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pokok
![Inflasi Berau Tertinggi di Kaltim, DPRD Sebut Jadi Momok Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pokok](https://kaltimtoday.co/wp-content/uploads/2024/05/anggota-komisi-ii-dprd-berau-dedy-okto-nooryanto-664a75525ca87.jpeg)
Kaltimtoday.co, Berau - Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, angka inflasi di Berau pada April 2024 mencapai 3,62 persen. Angka tersebut menjadikan Berau sebagai daerah dengan inflasi tertinggi se-Kalimantan Timur.
Mengenai inflasi ini, menurut Komisi II DPRD Berau selaku bagian yang membidangi ekonomi dan keuangan merupakan rapor buruk yang diterima Bumi Batiwakkal. Sebab, menjadi kendala bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dedy Okto Nooryanto dari fraksi Nasdem menyebut, tingginya angka inflasi di Berau tersebut perlu penangan serius oleh Pemkab dan organisasi perangkat daerah terkait. Sehingga nilai inflasi dapat ditekan.
"Harus ada solusi agar tidak terus meningkat," katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Dedet itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan mengatasi tingginya inflasi yakni dengan meningkatkan hasil produksi serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
Sebab, di pasaran beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga rerata berasal dari luar Berau, seperti beras yang didatangkan dari Sulawesi atau Jawa.
Lantaran harga yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah setiap waktu atau fluktuatif, diakui Dedy, perlu dipertimbangkan oleh Pemkab dalam pendataan di lapangan, sehingga jika terjadi kenaikan dapat segera diminimalisir dengan pemenuhan bahan baku melalui pasar murah.
"Memang masalah harga, terutama bahan pokok itu harganya tidak tetap atau bersifat fluktuatif makanya perlu pendataan apa saja kebutuhan utama masyarakat yang mengalami kenaikan harga," jelasnya.
Dedy menduga, kenaikan harga tersebut bisa saja dipicu karena tingginya ongkos pengiriman. Karena stok atau hasil produksi beras yang masih bergantung dari luar daerah. Apabila tidak dilakukan hal yang demikian, maka dikhawatirkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Berau.
Ia mendorong Pemkab Berau turun ke lapangan dengan OPD terkait, guna mengetahui persoalan mengenai sistem pengiriman.
"Kalau bisa pemerintah daerah melakukan survei terkait persoalan tersebut," pungkasnya.
[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Syarifatul Syadiah Kritisi Sistem PPDB Zonasi yang Kerap Timbulkan Pro dan Kontra
- Hindari Silpa Tinggi, DPRD Berau Minta OPD Percepat Penyelesaian Proyek
- Syarifatul Harap Anggaran Belanja Tambahan Disahkan Sebelum Masa Jabatan Bupati Berakhir
- Catat! Elita Janji Perjuangkan Pasokan Listrik hingga di Kampung Pedalaman
- Falen Minta Pembangunan Harus Selaras dengan Hajat Hidup Orang Banyak