Kaltimtoday.co - Pemerintah mengklarifikasi mengenai beredarnya isu besaran gaji peserta pelatihan maupun manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut-sebut mencapai Rp10 juta hingga Rp16,25 juta per bulan. Salah satu kemungkinan yang disebut Purbaya ialah meyakinkan upah minimum provinsi (UMP) pada masing-masing daerah sebagai acuan.

Artinya, angka gaji manajer KDKMP belum dapat dipastikan menggunakan nominal Rp 10 juta maupun Rp 16,25 juta. Jika merujuk pada penjelasan Kemenhan, peserta pelatihan SPPI tidak menerima gaji Rp 10 juta selama menjalani pendidikan. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan angka-angka yang beredar tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Kemenhan, peserta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SPPI) tidak menerima gaji Rp10 juta selama masa pendidikan. Selama menjalani masa pelatihan selama 1,5 bulan, peserta memperoleh uang saku sebesar Rp1 juta per bulan, sehingga total uang saku yang diterima setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan adalah sebesar Rp1,5 juta.

Sementara itu, untuk kisaran gaji manajer KDKMP setelah bertugas, Menteri Keuangan Purbaya membantah isu nominal sebesar Rp16,25 juta dan menyebut angka tersebut terlalu tinggi. Menurut Purbaya, pemerintah saat ini masih membahas besaran pasti penghasilan manajer KDKMP, dengan salah satu opsi acuan menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing.

“UMP katanya. Tetapi saya belum lihat angkanya. Saya tunggu nanti seperti apa,” ujar Menkeu Purbaya.

Jika skema UMP resmi ditetapkan sebagai acuan, maka nominal penghasilan manajer KDKMP akan bervariasi bergantung pada lokasi wilayah penugasan. Sebagai gambaran, besaran UMP 2026 di Indonesia tercatat paling tinggi berada di DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876. Sementara di wilayah lain seperti Jawa Barat berada pada angka Rp2.317.601, Jawa Tengah Rp2.327.386, dan Jawa Timur Rp2.446.880.

Berikut adalah daftar UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia yang masuk dalam pertimbangan acuan pemerintah:

Sumatera:

• Aceh: Rp 3.932.552
• Sumatera Utara: Rp 3.228.949
• Sumatera Barat: Rp 3.182.955
• Riau: Rp 3.780.495
• Jambi: Rp 3.471.497
• Sumatera Selatan: Rp 3.942.963
• Bengkulu: Rp 2.827.250
• Lampung: Rp 3.047.734
• Kepulauan Bangka Belitung: Rp 4.035.000
• Kepulauan Riau: Rp 3.879.520

Jawa & Bali

• DKI Jakarta (Rp5.729.876)
• Jawa Barat (Rp2.317.601)
• Jawa Tengah (Rp2.327.386)
• DI Yogyakarta (Rp2.417.495)
• Jawa Timur (Rp2.446.880)
• Banten (Rp3.100.881)
• Bali (Rp3.207.459)

Nusa Tenggara:

• NTB (Rp2.673.861)
• NTT (Rp2.455.898)

Kalimantan:

• Kalbar (Rp3.054.552)
• Kalteng (Rp3.686.138)
• Kalsel (Rp3.725.000)
• Kaltim (Rp3.762.431)
• Kaltara (Rp3.775.243)

Sulawesi:

• Sulut (Rp4.002.630)
• Sulteng (Rp3.179.565)
• Sulsel (Rp3.921.088)
• Sultra (Rp3.306.496)
• Gorontalo (Rp3.405.144)
• Sulbar (Rp3.315.934)

Maluku & Papua:

• Maluku (Rp3.334.490)
• Malut (Rp3.510.240)
• Papua Barat (Rp3.841.000)
• Papua (Rp4.436.283)
• Papua Tengah (Rp4.285.848)
• Papua Pegunungan (Rp4.508.714)
• Papua Selatan (Rp4.508.100)
• Papua Barat Daya (Rp3.766.000)

Angka gaji manajer KDKMP belum dapat dipastikan menggunakan nominal Rp 10 juta maupun Rp 16,25 juta. Besaran akhirnya masih menunggu pembahasan dan keputusan pemerintah. Dengan demikian, informasi mengenai gaji Rp 10 juta untuk peserta pelatihan maupun gaji Rp 16,25 juta untuk manajer KDKMP belum dapat dijadikan sebagai besaran resmi. 

[RWT]