SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis (PusHAM-MT) Universitas Mulawarman melayangkan kritik keras atas pemasangan pagar kawat berduri di depan Kantor Gubernur Kaltim. Langkah ini dilakukan aparat guna mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa masyarakat pada 21 April 2026.

Ketua PusHAM-MT Unmul, Musthafa, menilai tindakan tersebut merupakan respons yang berlebihan (excessive) terhadap rencana penyampaian pendapat di muka umum. Menurutnya, pendekatan keamanan tersebut justru memberikan sinyal negatif kepada publik.

"Tindakan pemasangan kawat berduri tersebut merupakan langkah yang berlebihan dalam merespons rencana penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat Kaltim," kata Musthafa dalam siaran persnya, Senin (20/4/2026).

Musthafa menjelaskan bahwa pendekatan keamanan yang bersifat represif secara simbolik ini dapat menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat. Ia khawatir muncul persepsi bahwa aspirasi publik dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas, bukan sebagai bagian dari demokrasi.

"Pendekatan keamanan yang represif secara simbolik justru menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan warga negara, serta berpotensi membangun persepsi bahwa aspirasi publik dipandang sebagai ancaman," jelas Musthafa.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa melakukan intimidasi.

Musthafa menekankan bahwa pendekatan pengamanan yang intimidatif bisa dikategorikan sebagai pembatasan hak yang tidak proporsional. Terlebih jika langkah tersebut tidak didasarkan pada ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

PusHAM-MT Unmul mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih mengedepankan ruang dialog daripada membangun penghalang fisik. Kemampuan pemerintah daerah dalam mendengar kritik dinilai sebagai tolok ukur kesehatan demokrasi di daerah.

"Demokrasi yang sehat ditandai oleh kemampuan pemerintah untuk mendengar kritik, bukan menghadapinya dengan simbol-simbol pengamanan berlebihan," tegas Musthafa.

Pihak PusHAM-MT juga mendesak agar skema pengamanan yang ada saat ini ditinjau kembali. Hal ini bertujuan agar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusi tetap terjaga dalam setiap penyampaian aspirasi di Kaltim.

[TOS]