Kaltimtoday.co, Samarinda - Kasus stunting di Kaltim pada 2021 mencapai 26 persen atau di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen. Hal inipun menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah Syam. 

Hasnah Syam yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kaltim mengatakan bahwa, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi stunting pada anak. 

Dia juga menekankan pentingnya menggalang komitmen lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, serta menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan sebagai upaya bersama untuk mengentaskan kasus gizi buruk di Kaltim.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan anak.

"Stunting juga menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak," ujarnya.

Hal ini turut menjadi perhatian Hadi Mulyadi selaku Wakil Gubernur Kaltim. Dia pun berharap agar tahun ini (2022) kasus stunting di Kaltim dapat menurun.  

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masyarakat harus didorong untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita. Dengan dukungan dan komitmen semua pihak ini, kita optimistis tahun 2022 ini, kasus stunting di Kaltim bisa ditekan," katanya, seperti dilansir dari ANTARA.

Menurut Hadi, kekhawatiran utama bukan terletak pada ukuran tinggi badan, namun lebih kepada efek yang ditimbulkan dari kasus stunting.

Sebab gizi buruk yang terjadi pada balita dalam jangka panjang sulit untuk diperbaiki, seperti terjadi gangguan kognitif yang menyebabkan penurunan kecerdasan dan rentan terhadap penyakit.

"Serta berisiko mengalami Penyakit Tidak Menular (PTM) di saat dewasa," tandasnya.

Agar program penanggulangan dalam menurunkan angka stunting terealisasi, Hadi berharap semua pihak dapat terlibat. 

Sebab untuk menangani stunting, lanjutnya, dibutuhkan peran sektor kesehatan sebesar 30 persen, sedangkan 70 persennya harus melibatkan sektor pangan, pertanian, permukiman, agama, pendidikan serta sektor lainnya.

"Komitmen Pemprov Kaltim dalam penanggulangan stunting patut mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan. Termasuk dari BKKBN yang fokus dalam pengembangan pembangunan keluarga," ungkapnya.

Sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan stunting di Kaltim diharapkan terjalin secara baik sehingga hasilnya akan lebih optimal.

"Dalam kaitan sinergitas ini, pentingnya menyelaraskan program yang tidak tumpang tindih antara tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional,” pungkasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.