Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemprov Kaltim menjelaskan alasan Program Gratispol tidak mengakomodasi mahasiswa kelas eksekutif. Kebijakan tersebut dibuat dan mengadopsi aturan seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah menyampaikan kelas eksekutif tidak diperkenankan dalam skema Gratispol karena pemerintah ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jika kelas eksekutif diakomodasi, dikhawatirkan seluruh peserta akan memilih jalur tersebut, padahal sistem perkuliahannya berbeda dengan kelas reguler.

“Pada kelas eksekutif, dosen dapat dipilih, waktu perkuliahan diatur secara khusus, dan terdapat keistimewaan berdasarkan perjanjian antara mahasiswa dan kampus. Sementara Gratispol mengambil skema yang umum dan berlaku untuk semua, yaitu kelas reguler,” jelasnya pada Jumat (6/2/2026).

Menurut Dasmiah, kebijakan tersebut justru mencerminkan prinsip keadilan dalam pendidikan. Pada kelas reguler, seluruh mahasiswa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya pengaturan khusus yang bersifat individual.

Ia menambahkan, kebijakan Gratispol juga disusun berdasarkan sejumlah acuan, salah satunya skema beasiswa LPDP, serta hasil konsultasi dengan kementerian terkait dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodasi jumlah mahasiswa.

Meski demikian, Pemprov Kaltim tidak melarang perguruan tinggi membuka kelas eksekutif. Kelas tersebut dinilai memang diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti mereka yang berada di luar daerah, berusia lebih matang, atau memiliki tingkat kesibukan tinggi.

“Misalnya pejabat atau pekerja dengan waktu terbatas, mereka hanya bisa kuliah di hari tertentu seperti akhir pekan. Karena kampus menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan mahasiswa, maka biayanya pun lebih tinggi dibandingkan kelas reguler,” pungkasnya.

Kendati begitu, Pemprov Kalimantan Timur di tahun ini akan memperluas penerima manfaat dari program Gratispol, khususnya bagi semester 2 ke atas dalam jenjang S1 - S3, yang menempuh pendidikan di Kaltim maupun luar daerah.

"Tahun ini kita anggarkan 1,3 Triliun untuk program Gratispol ini, kemudian juga target kita mencapai ratusan ribu mahasiswa yang bisa menerima bantuan pendidikan ini," tutupnya.

[RWT]