Advertorial
Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemprov Lebih Peka dengan Kondisi Perkembangan Ekonomi Saat Ini
Kaltimtoday.co, Samarinda - Serapan tenaga kerja di Kaltim menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Muin. Dia berharap, Pemprov Kaltim bisa lebih peka dengan situasi dan kondisi perkembangan ekonomi di Kaltim.
Baharuddin Muin menilai, masih banyak warga Kaltim yang belum memiliki pekerjaan. Angka pengangguran juga masih tinggi karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada.
Baharuddin Muin meminta Pemprov Kaltim untuk peka dengan situasi dan kondisi perkembangan ekonomi Kaltim, karena menurutnya hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dan lapangan kerja yang ada. Dari situ, akan terlihat seberapa banyak tenaga kerja yang terserap.
Politisi dari Fraksi Gerindra itu mengatakan, Pemprov Kaltim pun seharusnya bisa peka dan mengamati secara serius keadaan ekonomi makro yang sedang berlangsung saat ini. Tujuannya agar bisa memahami upaya atau langkah yang mesti diambil ke depan.
“Sehingga jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, sudah bisa menyiapkan langkah apa yang harus diambil,” sambung dia.
Di sisi lain, dia juga mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih cermat dalam membaca banyaknya peluang usaha. Agar ke depan, lapangan kerja yang bisa tercipta juga bisa lebih banyak dan tenaga kerja terserap maksimal.
“Perlu untuk memperhatikan sektor mana yang bisa jadi peluang, mana yang bisa menyerap tenaga kerja,” tambah dia.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, ada 20,33 persen dari total angkatan kerja di Kaltim bekerja di sektor perdagangan. Per Februari 2023, ada 367.785 orang yang bekerja pada sektor perdagangan.
[RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional