Kaltimtoday.co - Memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mulai berdampak serius pada sektor penerbangan internasional, termasuk perjalanan ibadah umrah. Gangguan operasional ini menyebabkan sejumlah jemaah asal Indonesia tertahan dan belum dapat kembali ke Tanah Air.

Rafiudin Firdaus, perwakilan agen umrah di Karawang, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa jemaah yang menggunakan maskapai dengan sistem transit di kawasan Timur Tengah menjadi pihak yang paling terdampak. Kondisi ini disebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

"Jemaah kami yang menggunakan maskapai transit tertahan dan belum bisa pulang ke Tanah Air. Ini harus disikapi serius oleh pemerintah," ujar Rafi kepada awak media, Selasa (3/3/2026).

Berbeda dengan sistem transit, jemaah yang menggunakan layanan penerbangan langsung (direct flight) dilaporkan masih relatif stabil. Hingga saat ini, kategori penerbangan tersebut belum terdampak signifikan oleh eskalasi konflik di kawasan tersebut. 

Rafi menyebutkan bahwa, pihaknya bersama asosiasi travel tengah melakukan pendataan terhadap sekitar 300 agen perjalanan. Fokus pendataan tertuju pada jemaah yang masih tertahan di Jeddah maupun mereka yang dijadwalkan berangkat pada akhir Ramadan hingga awal Syawal 1447 H.

"Saat ini masih banyak jemaah kami yang tertahan di Jeddah dan menunggu kepastian penerbangan dari masing-masing maskapai," katanya.

Kondisi ini berdampak langsung pada operasional penyelenggara perjalanan ibadah. Pihak travel harus menanggung biaya tambahan selama jemaah menunggu kepastian jadwal kepulangan, mulai dari biaya hotel hingga konsumsi.

"Tentu ada biaya tambahan yang harus kami tanggung. Mulai dari hotel, konsumsi, sampai kebutuhan lainnya. Ini sangat berdampak pada cash flow perusahaan," jelas Rafi.

Selain beban operasional, ketidakpastian ini memicu risiko kerugian finansial yang besar bagi penyelenggara. Sebagai langkah mitigasi, asosiasi travel mempertimbangkan opsi carter pesawat jika maskapai reguler tidak segera memberikan kepastian.

"Kami masih mendata dan berkoordinasi dengan beberapa anggota travel. Jika memang tidak ada penerbangan dalam waktu dekat, opsi carter pesawat akan kami pertimbangkan," tegasnya.

Rafi juga menyoroti potensi kerugian sistemik jika terjadi penundaan pemberangkatan secara masal oleh pemerintah. Hal tersebut mencakup persoalan pengembalian biaya visa, pembatalan hotel, tiket pesawat, hingga layanan transportasi di Arab Saudi yang sudah dipesan.

"Jika terjadi penundaan, bagaimana dengan visa yang sudah kami beli? Apakah bisa di-refund? Ini bukan nominal kecil dan sangat berpengaruh pada cash flow," tutur Rafi.

[RWT]