Kaltimtoday.co, Samarinda - Memanasnya situasi di Timur Tengah mulai berimbas pada rencana keberangkatan jemaah umrah dari Kalimantan Timur. Kondisi keamanan di sejumlah jalur udara internasional membuat otoritas terkait mengeluarkan imbauan penundaan perjalanan demi keselamatan jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kaltim, Mohlis Hasan, mengatakan kebijakan tersebut mengikuti arahan dari pemerintah pusat yang tengah mengevaluasi jadwal penerbangan maskapai akibat konflik yang melibatkan Iran. 

“Kuncinya adalah keselamatan. Seluruh jemaah umrah di Indonesia diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari maskapai penerbangan maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” ujar Mohlis.

Sejak 28 Februari lalu, kata dia, Kemenhaj telah menyarankan sejumlah maskapai seperti Saudi Airlines, Garuda Indonesia, dan Qatar Airways untuk melakukan penjadwalan ulang, penundaan, bahkan pembatalan penerbangan.

“Langkah ini diambil karena jalur menuju Tanah Suci melintasi negara-negara yang kini menjadi zona konflik Iran-Israel,” jelasnya.

Mohlis menyebut, hingga saat ini belum ada pergerakan keberangkatan baru jemaah umrah dari Kalimantan Timur. Pihaknya juga masih melakukan pendataan untuk mengetahui kemungkinan adanya warga Kaltim yang sudah berada di Arab Saudi atau tengah dalam perjalanan.

Namun, proses pendataan tidak sepenuhnya mudah. Banyak jemaah asal Kaltim berangkat melalui bandara di Jakarta atau Surabaya, sehingga tidak semuanya tercatat dalam data keberangkatan daerah.

“Kami belum bisa memastikan jumlah jemaah yang terdampak karena masih menunggu data valid,” katanya.

Meski pendaftaran umrah melalui PPIU masih berlangsung, pengawasan terhadap izin operasional tetap dilakukan, sementara teknis keberangkatan akan menyesuaikan dengan kondisi global dan arahan pemerintah pusat.

“Yang jelas, imbauan kami untuk sementara adalah menunda dulu keberangkatan umrah sampai situasi benar-benar aman. Kita harus melihat dulu apakah kondisi sudah kondusif atau belum,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus memantau perkembangan konflik karena potensi gangguan keamanan jalur penerbangan menjadi perhatian utama.

“Kekhawatiran kami adalah potensi gangguan keamanan jalur penerbangan, apalagi saat ini perang sudah menggunakan teknologi jarak jauh,” tutupnya.

[RWT]