JAKARTA, Kaltimtoday.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah (pemda) yang sempat tersinggung dengan perkataannya. Permohonan maaf ini terkait kritik kerasnya atas lambatnya realisasi belanja daerah.

"Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habiskan tuh duit," kata Purbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dalam beberapa waktu belakangan, Purbaya memang aktif mendorong KL dan Pemda untuk menggeber realisasi anggaran belanjanya. Hal ini menyusul masih banyaknya anggaran yang nganggur memasuki kuartal IV 2025. 

Purbaya juga menyoroti banyaknya dana Pemda yang masih mengendap di perbankan. Ia menegaskan, kunjungannya ke kantor KL bukan untuk mengintervensi kebijakan. Tujuannya adalah membantu KL menyelesaikan masalah uang nganggur yang tidak dimanfaatkan.

"Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur," ujar Purbaya.

Menurutnya, uang nganggur merugikan negara. "Satu, saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak terdorong," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun. 

Sebelumnya, Purbaya telah menyampaikan teguran keras kepada para KL dengan serapan rendah. Ia mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut.

Purbaya menegaskan, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

"Penyisiran anggaran, kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja," tegasnya.

Di samping itu, Purbaya menyampaikan pihaknya belum melakukan ekspansi fiskal besar untuk tahun ini dan tahun depan, serta belum berencana menaikkan rasio defisit PDB di atas 3%.

[TOS]