Kutim

LKS Tripartit, Merajut Hubungan Damai Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha

Kaltimtoday.co, Sangatta – Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia kerja, seperti perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kutim menggelar pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit daerah periode tahun 2021-2023.

Baca juga:  Jalan Bubur Masih Menjamur di Kutim, Dewan Minta Pemerintah dan Perusahaan Kolaborasi Tangani Jalan

Pembentukan ini merupakan tindaklanjut Pemkab Kutim guna memudahkan upaya penyelesaian perkara industrial antara tenaga kerja dan pemberi lapangan pekerjaan di Kutim.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman meminta agar pembentukan LKS Tripartit dibentuk kembali setelah selama satu periode lembaga tersebut sempat mengalami vakum.

Dengan banyaknya perusahaan di Kutai Timur, dia meyakini sudah tentu banyak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga LKS Tripartit hadir untuk memberikan solusi.

Baca juga:  Pemerintah Kutim Berencana Berlakukan PPKM Skala Mikro

“Sudah barang tentu adanya persoalan-persoalan baik itu pribadi apalagi dalam dunia kerja, sehingga (pekerja) bisa mendatangi LKS Tripartit untuk menyelesaikan ini,” ujar Ardiansyah.

Dengan adanya LKS Tripartit, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan tanpa harus membawa perkara ke tempat mediasi yang lebih tinggi.

Banyak pertimbangan yang harus dilakukan dan berisiko memberatkan pekerja apabila meminta bantuan penyelesaian perkara.

Baca juga:  Tak Kunjung Dibayar, IDI Pertanyakan Insentif Nakes di Kutim

Oleh karenanya, LKS Tripartit menjadi ruang mediasi yang menampung permasalahan antara pekerja dan perusahaan di tingkat daerah.

“Anggota Tripartit ini nantinya akan menjadi benteng pertahanan sebelum permasalahan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI) yang lebih tinggi,” ujar bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur Sudirman Latief mengatakan bahwa kepengurusan LKS Tripartit melekat secara fungsional dengan Disnaker.

Baca juga:  Ancam Segel Kampus, Dosen STAIS Kutai Timur Tuntut Gaji 6 Bulan Belum Dibayar

LKS Tripartit diwujudkan sebagai upaya Pemkab Kutim dalam mengurangi permasalahaan hubungan industrial di Kutim.

“LKS Tripartit melekat secara fungsional kepada Disnaker untuk mengurangi permasalahan hubungan industrial kita,” ucapnya.

Ke depannya, perkara hubungan industrial tak perlu lagi di bawa ke PHI dan cukup diselesaikan di daerah saja.

Baca juga:  Fasilitas Pemkab Kutim Kerap Dijadikan Lokasi Mesum

Menurut Sudirman, pihak pekerja yang lebih banyak mendapatkan keberatan apabila hendak menyelesaikan permasalahannya kepada perusahaan.

“Yang pertama harus mengeluarkan biaya, kemudian perlu mencari bantuan hukum, ini kan kasihan pekerjanya. Kalau pihak perusahaan tentu tidak terlalu keberatan,” ucapnya.

[EL | NON | ADV DISKOMINFO]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker