Kaltimtoday.co - Kesepakatan di antara para pemimpin negara-negara Asia Tenggara bulan ini untuk memerangi plastik yang mengapung di Laut Cina Selatan dan jalur air di sekitarnya merupakan peningkatan kerjasama antara negara-negara yang biasanya bersaing memperebutkan kedaulatan negara masing-masing itu.

Kepala negara dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat “kemajuan” pada KTT tahunan pada 2-3 November lalu dalam “meningkatkan perlindungan lingkungan dan kerja sama” termasuk dalam mengurangi sampah laut, kata pernyataan ketua perhimpunan itu. Pada bulan Juni, negara-negara itu telah menandatangani deklarasi untuk memerangi sampah laut termasuk penumpukan plastik.

Negara-negara anggota ASEAN, yakni Brunei, Malaysia, Vietnam dan Filipina mempersengketakan kedaulatan atas bagian-bagian dari Laut ChinaSelatan, jalur air seluas 3,5 juta kilometer persegi yang kaya ikan dan cadangan energi. Negara-negara itu juga menentang klaim China, yang mengklaim hampir seluruh wilayah laut itu miliknya sendiri.

Lihat postingan ini di Instagram

Warga Samarinda semakin sadar terhadap lingkungan. Sejak Perwali 1/2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik diterapkan, volume sampah turun drastis. . Warga Samarinda mulai meninggalkan kantong plastik dan botol air mineral. Warga lebih memilih menggunakan tas belanja yang bisa digunakan berulangkali dan tumbler. . Ah, warga Samarinda memang keren. Yang lain jangan ketinggalan, harus lebih peduli lingkungan! . #samarinda #dlhsamarinda . Support by @dlh.samarinda

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 17 Nov 2019 jam 10:56 PST

Upaya untuk membersihkan plastik akan mengikat negara-negara itu, yang menghadapi ancaman bersama terhadap kelestarian usaha perikanan dan pariwisata pantai, keduanya merupakan sumber daya pokok untuk perekonomian, kata para analis.

Malaysia dan Vietnam bersama negara-negara anggota ASEAN, yakni Indonesia dan Thailand telah menjadi “negara sasaran” untuk ekspor limbah sejak Chinamelarang impor limbah plastik melalui kebijakan Pedang Nasional 2018, kata Nazia Hussain, analis senior di Pusat Studi Multiateralisme di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura.

[VOA | TOS]