Kaltimtoday.co - Pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur sanitasi dan sistem pengelolaan sampah terpadu di berbagai daerah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah menargetkan pembangunan 34 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat Energi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan, pengelolaan sampah nasional kini memasuki babak baru. Transformasi ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Menurut Dody, fasilitas pengolahan seperti TPST dan TPS 3R berperan penting, terutama bagi kota kecil dan menengah yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah berskala besar.

“Kalau kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali bisa mengelola lebih dari 1.000 ton sampah per hari dan dikonversi menjadi energi, maka kota menengah tetap bergantung pada TPST dan 3R. Di sinilah proses pemilahan sampah bisa dilakukan lebih efisien dan dekat dengan masyarakat,” jelasnya, Senin (27/10/2025).

Sepanjang tahun 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah membangun 979 infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) di sektor sanitasi dan persampahan, mencakup 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota. Program tersebut terdiri atas Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 841 lokasi dengan proyeksi penyerapan 11.774 tenaga kerja melalui skema padat karya.

Selain itu, terdapat pembangunan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan (LPK) di 107 lokasi yang menyerap 642 tenaga kerja, serta pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) di 31 lokasi dengan nilai investasi mencapai Rp22 miliar dan penyerapan 465 tenaga kerja.

Tidak hanya itu, Kementerian PU juga tengah melanjutkan proyek strategis nasional Jakarta Sewerage Development Project (JSDP), yang menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas air dan sanitasi di Ibu Kota. Pembangunan IPAL Zona 1 dan Zona 6 Fase 1 ditargetkan rampung pada 2027, dengan kapasitas 240.000 meter kubik per hari yang akan melayani hampir satu juta jiwa atau 220.000 sambungan rumah. Hingga September 2025, progres fisiknya telah mencapai 39,42 persen.

Dalam hal pengelolaan sampah, berbagai fasilitas baru telah beroperasi di sejumlah daerah. Di antaranya TPST Sentiong di Kota Cimahi berkapasitas 50 ton per hari menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF), TPST Lebak Saat berkapasitas 10 ton per hari dengan sistem biological solid fuel (BSF), serta TPST Cicukang Holis II di Kota Bandung dengan kapasitas 46 ton per hari. Pemerintah juga mengoptimalkan TPA Regional Mamitarang di Minahasa Utara untuk meningkatkan kapasitas hingga 350 ton sampah per hari.

Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi investasi fisik, tetapi juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang. Momentum Hari Habitat Dunia 2025 menjadi refleksi penting bahwa keberlanjutan kota harus dimulai dari kebersihan, ketertiban, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sebagai informasi, sepanjang periode 2020–2024, Kementerian PU telah membangun 33 TPA, 26 TPST, 833 TPS 3R, 12 IPAL, dan 33 IPLT, serta memperkuat kebijakan nasional di bidang pengelolaan sampah. Program tersebut menjadi fondasi menuju target 100 persen pengelolaan sampah nasional pada 2029, yang akan diwujudkan melalui peningkatan sistem pemilahan dari sumber, penerapan sanitary landfill, serta optimalisasi izin TPA di seluruh Indonesia.

[RWT]