Advertorial
Pemkab Berau Diminta Bantu dan Permudah Izin Produk UMKM Lokal

Kaltimtoday.co, Berau - Wakil I Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Syarifatul Syadiah meminta Pemkab Berau membantu dan mempermudah perizinan produk UMKM lokal. Hal tersebut dilakukan agar produk UMKM dapat dipasarkan lebih luas.
Dia mengakui, perkembangan produk lokal terus menunjukkan tren positif. Namun, banyak yang terkendala izin sehingga pemasarannya belum bisa menjangkau ke luar daerah.
Salah satu kendala yang banyak ditemui di lapangan yakni, produk kuliner yang belum mendapat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).
"Banyak UMKM lokal kita yang mengurus izin-izinnya masih keteteran. Karena urus izin PIRT BPOM itu kan agak susah," kata Syarifatul, Rabu (15/11/2023).
Dia menekankan pentingnya dukungan dan pembinaan terhadap UMKM, agar mereka dapat mengembangkan produk yang tidak hanya berhasil di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional.
"Kami ingin pelaku UMKM yang ada di Berau ini berkembang secara signifikan. Mulai dari dapat pembinaan, bimbingan, dan arahan. Sehingga mereka betul-betul mandiri, dan apa-apa yang mereka produksi itu diterima pasar," pungkasnya.
[RWT | ADV DPRD BERAU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- DPRD Berau Dorong Izin Tambang di Wilayah Kota Dipegang Daerah
- DiskopUKM Kukar Bakal Gencarkan Pembinaan dan Pelatihan Pelaku UMKM
- Wakil Ketua DPRD Berau Minta Penambahan Agen LPG di Wilayah Pesisir Berau
- Disperindagkop Berau Salurkan Sertifikat TKDN kepada 90 Pelaku UMKM
- Diskoperindag Berau Tunggu Petunjuk Teknis Kebijakan Penghapusan Utang UMKM