Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Samarinda menilai upaya memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke jaringan ritel modern harus diiringi peningkatan kualitas pelaku usaha. Tanpa pembinaan yang memadai, kebijakan membuka akses pasar dinilai belum mampu memberikan dampak optimal bagi perkembangan UMKM lokal.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan ritel modern. Kendala tersebut meliputi kualitas kemasan produk, legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga kelengkapan administrasi lainnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memprioritaskan program pendampingan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing produknya.

"Pelaku UMKM perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Produk yang dipasarkan di ritel modern harus memiliki kemasan yang menarik, legalitas lengkap, termasuk sertifikasi halal dan perizinan lainnya," ujarnya.

Sani menilai kebijakan yang mewajibkan ritel modern menyediakan ruang bagi produk lokal tidak akan berjalan maksimal apabila pelaku usaha belum siap memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain peningkatan kualitas produk, ia juga menyoroti keterbatasan permodalan yang masih menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.

Karena itu, Sani mengusulkan agar plafon bantuan modal bagi UMKM ditingkatkan dari Rp24 juta menjadi Rp50 juta melalui skema pinjaman tanpa bunga. Menurutnya, tambahan modal akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperbaiki kualitas produk.

"Sebaiknya nilai bantuan modal ditingkatkan menjadi Rp50 juta dan tetap tanpa bunga agar pelaku UMKM lebih leluasa mengembangkan usahanya," katanya.

Meski mendukung kemudahan akses pembiayaan, Sani menegaskan penyaluran bantuan harus dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Bantuan, lanjutnya, hanya boleh diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar aktif menjalankan usahanya.

"Persyaratan bisa dipermudah sesuai aturan yang berlaku, tetapi penerimanya harus benar-benar memiliki usaha yang jelas. Jangan sampai bantuan justru dinikmati oleh pihak yang bukan pelaku UMKM," tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan UMKM membutuhkan dukungan yang menyeluruh, mulai dari pendampingan, peningkatan kualitas produk, hingga kemudahan akses pembiayaan. Dengan langkah tersebut, produk lokal Samarinda diharapkan tidak hanya mampu menembus pasar ritel modern, tetapi juga bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha.

Menurutnya, peningkatan kualitas dan dukungan modal harus menjadi fokus pemerintah daerah agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat.

"Kalau pendampingan terhadap kualitas produk dan dukungan permodalan berjalan beriringan, saya yakin UMKM di Samarinda akan semakin berkembang dan mampu naik kelas," pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]