Kaltimtoday.co, Tenggarong – Sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum bergerak meski tahun anggaran 2026 hampir memasuki pertengahan tahun. 

Pemerintah daerah memilih menunda pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga sambil menunggu kepastian pendapatan dan transfer dana dari pemerintah pusat.

Kebijakan itu diambil untuk menghindari munculnya beban utang di akhir tahun anggaran sekaligus memberikan kepastian bagi kontraktor yang akan mengerjakan proyek pemerintah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, saat ini menerapkan pola belanja yang lebih terukur dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap kegiatan dipastikan hanya akan berjalan apabila dukungan anggarannya benar-benar tersedia.

“Nah, kalau sekarang kebijakan yang kita ambil, karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, adalah kita memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” kata Aulia.

Selain mempertimbangkan kondisi kas daerah, pemerintah juga masih mencermati perkembangan ekonomi global yang berdampak terhadap biaya pembangunan. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat dinilai memengaruhi harga material yang digunakan dalam berbagai proyek.

Menurut Aulia, kehati-hatian diperlukan agar harga satuan pekerjaan yang digunakan pemerintah tetap relevan dengan kondisi pasar. Jika terjadi selisih yang terlalu jauh, pelaksana proyek berpotensi mengalami kerugian dan pekerjaan dapat terhambat.

“Kasihan teman-teman kontraktor kalau seandainya harga satuan itu tidak sesuai. Nanti yang ada rugi atau pekerjaan-pekerjaan akan terkendala,” tuturnya.

Hingga awal Juni 2026, dana transfer yang diterima Kukar dari pemerintah pusat baru mencapai sekitar 23 persen. Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menggerakkan berbagai program pembangunan secara penuh.

Karena itu, pemerintah memilih menahan sebagian kegiatan sambil memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.

“Sampai sekarang, di bulan Juni ini, kita menerima transfer sekitar 23 persen dari pemerintah pusat. Nah, ini yang kita pastikan, bahwa uangnya tersedia sehingga teman-teman juga bekerja di lapangan bisa tenang,” tuturnya. 

Di sisi lain, Pemkab Kukar terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. 

Optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan, perkebunan, serta sejumlah objek pajak daerah menjadi fokus yang tengah digarap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Beberapa sumber penerimaan yang sedang diidentifikasi antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak air permukaan yang dinilai masih memiliki potensi peningkatan.

Pada APBD 2026, target PAD Kukar ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasinya diperkirakan berada di kisaran Rp800 miliar. Selisih tersebut akan menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran semester kedua.

Aulia memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah semester pertama berakhir. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyesuaian program dan belanja daerah agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan yang dimiliki pemerintah.

“Setelah bulan Juni, kita akan melaksanakan evaluasi satu semester. Di situ kita akan melakukan penyesuaian berdasarkan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah,” tandasnya.

[RWT]