Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan menerapkan skema Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2022 mendatang. Hal itu akan mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, pemberian Tukin ASN tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru. Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya kini telah menyiapkan dokumen untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) nomor 23/2018.

“Sesuai arahan pemerintah pusat. Secepatnya kami selesaikan,” terangnya.

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Tukin tersebut melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN.

Pegawai akan menerima Tukin penuh jika tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tugas yang dilaksanakan tidak menyeluruh, maka Tukin yang didapatkannya akan fluktuatif.

Baca Juga: Sekda dan Komisi III DPRD Berau Cari Solusi Perjuangkan Tenaga Honorer yang Terancam Dirumahkan

 

Baca Juga: Penganugerahan Satya Lencana sebagai Wujud Penghargaan dan Pemacu Kinerja ASN di Kaltim

Baca Juga: Kepala Otorita IKN Ungkap Target Pembangunan Tahun 2025 dan 2028

Baca Juga: ASN Kukar Diimbau Jaga Kebugaran untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Baca Juga: Presiden Prabowo Ajak KORPRI Jaga Netralitas dan Dukung Program Pemerintah

View this post on Instagram

Baca Juga: HUT Korpri ke-53, Akmal Malik Serahkan Penghargaan, Dorong ASN Lebih Profesional dan Inovatif

Baca Juga: Pemprov Kaltim Berikan Satyalencana Karya Satya kepada 94 ASN di HUT KORPRI ke-53

Baca Juga: Sekda Kukar Ajak ASN dan P3K Gunakan Hak Pilih

Baca Juga: Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Honorer, Ini Besarannya

Baca Juga: BKD Kaltim Perkenalkan Aplikasi I-Mut dan Layanan ASN Karier untuk Pengelolaan Data Kepegawaian

Baca Juga: Tingkatkan Profesionalisme ASN, Pemkab Kukar Gelar Sosialisasi Netralitas Pilkada

Baca Juga: Dorong Konsumsi Beras Lokal, DKP PPU Imbau ASN Beli 5 Kilogram per Bulan

 

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masih kami rumuskan, nantinya besaran Tukin sesuai kelas jabatan melalui capaian prestasi dan beban kerja,”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD PPU fraksi Gerindra, Abd Rahman Wahid mendukung rencana itu.

“Kalau diubah ke Tukin saya sangat sepakat. Karena Tukin itu sifatnya riil dan tergantung dari kinerja para ASN. Saya rasa ini lebih adil dibandingkan TPP yang berlaku selama ini,” jelas Wahid.

Dirinya berpendapat, Tukin akan membuat ASN di lingkungan Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui, jika kinerja ASN meningkat maka Tukin yang diterima juga akan semakin besar.

“Cara itu juga sebagai upaya pemerintah memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ASN. Bisa jadi dengan berganti Tukin, para pegawai berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” tuturnya.

[ALF | NON]