Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan menerapkan skema Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2022 mendatang. Hal itu akan mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, pemberian Tukin ASN tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru. Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya kini telah menyiapkan dokumen untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) nomor 23/2018.

“Sesuai arahan pemerintah pusat. Secepatnya kami selesaikan,” terangnya.

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Tukin tersebut melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN.

Pegawai akan menerima Tukin penuh jika tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tugas yang dilaksanakan tidak menyeluruh, maka Tukin yang didapatkannya akan fluktuatif.

Baca Juga: Pemda PPU Tunggu Sinyal BKN untuk Job Fit Pejabat

 

Baca Juga: BPSDM Kaltim Gelar Pelatihan Public Speaking untuk ASN dan Pranata Humas se-Kaltim

Baca Juga: Pemprov Kaltim Genjot Transformasi Digital, ASN Dibekali Pelatihan Digitalisasi Layanan Publik

Baca Juga: Studi Lapangan PKA XII di Bontang: Soroti Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan Publik

Baca Juga: Pemkot Samarinda Wacanakan Tim Khusus untuk Kelola Kebersihan dan Fasilitas Taman Cerdas

View this post on Instagram

Baca Juga: BPSDM Kaltim Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas Tahun 2025

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rancang SPBU Khusus ASN, Kurangi Tekanan Distribusi dan Dorong Efisiensi BBM

Baca Juga: Tingkatkan Profesionalisme Aparatur, BPSDM Kaltim Selenggarakan Bimtek Arsip Keuangan dan Manajemen ASN

Baca Juga: Pemprov Kaltim Dorong ASN Tingkatkan Kompetensi Lewat Pembelajaran Terintegrasi Berbasis Digital

Baca Juga: Perpustakaan Digital Jadi Pilar Penguatan Literasi dan Kompetensi ASN di Era Teknologi

Baca Juga: Gubernur Kaltim Ajak ASN dan PPPK Gunakan Tumbler untuk Kurangi Sampah Plastik

Baca Juga: BPSDM Kaltim Dorong Perangkat Daerah Segera Tindaklanjuti Pengembangan Kompetensi ASN

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Pemindahan ASN ke IKN, Komisi IV : Harus Dikaji Secara Matang

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masih kami rumuskan, nantinya besaran Tukin sesuai kelas jabatan melalui capaian prestasi dan beban kerja,”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD PPU fraksi Gerindra, Abd Rahman Wahid mendukung rencana itu.

“Kalau diubah ke Tukin saya sangat sepakat. Karena Tukin itu sifatnya riil dan tergantung dari kinerja para ASN. Saya rasa ini lebih adil dibandingkan TPP yang berlaku selama ini,” jelas Wahid.

Dirinya berpendapat, Tukin akan membuat ASN di lingkungan Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui, jika kinerja ASN meningkat maka Tukin yang diterima juga akan semakin besar.

“Cara itu juga sebagai upaya pemerintah memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ASN. Bisa jadi dengan berganti Tukin, para pegawai berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” tuturnya.

[ALF | NON]