Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan menerapkan skema Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2022 mendatang. Hal itu akan mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, pemberian Tukin ASN tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru. Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya kini telah menyiapkan dokumen untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) nomor 23/2018.

“Sesuai arahan pemerintah pusat. Secepatnya kami selesaikan,” terangnya.

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Tukin tersebut melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN.

Pegawai akan menerima Tukin penuh jika tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tugas yang dilaksanakan tidak menyeluruh, maka Tukin yang didapatkannya akan fluktuatif.

Baca Juga: ASN Garda Terdepan Pembangunan, 99 Pegawai Kaltim Terima Satyalancana Karya Satya 2025

 

Baca Juga: Pengurus Baru DWP Dinsos Kaltim Resmi Dikukuhkan, Siap Perkuat Peran Perempuan dalam Mendukung ASN

Baca Juga: ASN di Berau Diduga Ikut Beli Gas Melon, Bupati: Tahu Diri, Tahu Malu

Baca Juga: BKD Kaltim Klarifikasi Soal Izin Belajar ASN: Bukan Penolakan, Syarat Harus Dipenuhi

Baca Juga: Mengelola Amarah di Tempat Kerja, Kunci Profesionalisme ASN Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Mudyat Noor Ingatkan ASN PPU Tak Terlibat Praktik Tercela demi Jabatan

Baca Juga: Cegah Stigma Negatif di Instansi Pemerintah, Bupati Berau Minta OPD Optimalkan Pelayanan

Baca Juga: Pemda PPU Tunggu Sinyal BKN untuk Job Fit Pejabat

Baca Juga: BPSDM Kaltim Gelar Pelatihan Public Speaking untuk ASN dan Pranata Humas se-Kaltim

Baca Juga: Pemprov Kaltim Genjot Transformasi Digital, ASN Dibekali Pelatihan Digitalisasi Layanan Publik

Baca Juga: Studi Lapangan PKA XII di Bontang: Soroti Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan Publik

Baca Juga: Pemkot Samarinda Wacanakan Tim Khusus untuk Kelola Kebersihan dan Fasilitas Taman Cerdas

 

Baca Juga: BPSDM Kaltim Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas Tahun 2025

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masih kami rumuskan, nantinya besaran Tukin sesuai kelas jabatan melalui capaian prestasi dan beban kerja,”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD PPU fraksi Gerindra, Abd Rahman Wahid mendukung rencana itu.

“Kalau diubah ke Tukin saya sangat sepakat. Karena Tukin itu sifatnya riil dan tergantung dari kinerja para ASN. Saya rasa ini lebih adil dibandingkan TPP yang berlaku selama ini,” jelas Wahid.

Dirinya berpendapat, Tukin akan membuat ASN di lingkungan Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui, jika kinerja ASN meningkat maka Tukin yang diterima juga akan semakin besar.

“Cara itu juga sebagai upaya pemerintah memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ASN. Bisa jadi dengan berganti Tukin, para pegawai berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” tuturnya.

[ALF | NON]