Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan menerapkan skema Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2022 mendatang. Hal itu akan mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, pemberian Tukin ASN tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru. Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya kini telah menyiapkan dokumen untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) nomor 23/2018.

“Sesuai arahan pemerintah pusat. Secepatnya kami selesaikan,” terangnya.

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Tukin tersebut melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN.

Pegawai akan menerima Tukin penuh jika tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tugas yang dilaksanakan tidak menyeluruh, maka Tukin yang didapatkannya akan fluktuatif.

Baca Juga: Pemkab Kukar Lakukan Pemetaan Kompetensi ASN dengan CACT untuk Dukung Pengembangan Karier dan Profesionalisme

 

Baca Juga: Kemenkes Pastikan Rumah Sakit Nusantara Layani Masyarakat Umum di Sekitar IKN

Baca Juga: Rekrutmen ASN dan Pengelolaan Belanja Pegawai, PPU Pastikan Tak Melebihi Batas 30 Persen

Baca Juga: Proses Rekrutmen ASN di PPU, Sekda Tekankan Kebutuhan Birokrasi yang Lebih Efisien

Baca Juga: Gelar Sosialisasi, Bawaslu Bontang Ingatkan ASN Haram Cawe-Cawe dalam Politik Praktis

View this post on Instagram

Baca Juga: Bawaslu Bontang Ingatkan ASN Tak Ikut Cawe-Cawe dalam Pilkada, Bisa Terancam Penurunan Pangkat

Baca Juga: Makmur Marbun Tegaskan Netralitas ASN di PPU Lewat Pakta Integritas

Baca Juga: Pj Bupati PPU Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas di Tahun Politik

Baca Juga: Wali Kota Balikpapan Imbau ASN Gunakan Bacitra Saat Bekerja

Baca Juga: Infrastruktur Belum Sempurna, Presiden Jokowi Minta Pemindahan ASN ke IKN Ditunda

Baca Juga: Infrastruktur Belum Siap, Jokowi Tunda Ngantor di IKN Awal September 2024

Baca Juga: ASN Tunda Pindah ke IKN, Kesiapan Infrastruktur Jadi Alasan

 

Baca Juga: Hadiri Rakor Kesiapan Pengamanan Pilkada, Sekda Kukar Harap ASN Tetap Jaga Netralitas

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masih kami rumuskan, nantinya besaran Tukin sesuai kelas jabatan melalui capaian prestasi dan beban kerja,”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD PPU fraksi Gerindra, Abd Rahman Wahid mendukung rencana itu.

“Kalau diubah ke Tukin saya sangat sepakat. Karena Tukin itu sifatnya riil dan tergantung dari kinerja para ASN. Saya rasa ini lebih adil dibandingkan TPP yang berlaku selama ini,” jelas Wahid.

Dirinya berpendapat, Tukin akan membuat ASN di lingkungan Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui, jika kinerja ASN meningkat maka Tukin yang diterima juga akan semakin besar.

“Cara itu juga sebagai upaya pemerintah memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ASN. Bisa jadi dengan berganti Tukin, para pegawai berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” tuturnya.

[ALF | NON]