Kaltimtoday.co, Bontang - Pemkot Bontang rencananya bakal menerima penghargaan United Nation Public Service Award dari PBB di Bali pada 23 Mei 2022 terkait penanganan banjir.

Namun, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mempertanyakan penghargaan tersebut. Pria yang akrab disapa AH ini mengaku, indikator Pemkot Bontang sukses mengurai banjir patut dipertanyakan. AH malah menilai, sejak 2019 lalu jumlah terdampak banjir semakin besar.

Oleh sebab itu, jika memang benar menerima penghargaan penanggulangan bencana banjir, seharusnya Pemkot Bontang malu, karena penghargaan tersebut bakal dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

"Kita harus jujur. Kalau misalnya DPRD diberikan penghargaan terhadap keberhasilan mendukung penanganan banjir saya tidak akan terima. Kenyataannya kan belum berhasil," katanya.

Pemerintah, sebutnya, harus jujur dengan masyarakat bahwa hingga saat ini masih kelimpungan atasi banjir. Mestinya, langkah yang harus diambil Pemkot Bontang segera melakukan pembenahan. Mulai dari menanggulangi banjir saat terjadi kiriman hulu sungai Bontang.

Misalnya, memanfaatkan Danau Kanaan dengan mengeruk. Agar, daya tampung sebelum ketengah kota bisa teratasi. Kemudian, memperbanyak kawasan hijau sebagai daerah serapan air.

"Kalau mau bergerak dari kemarin kan bisa. Semuanya harusnya sudah dipetakan. Pengalaman banjir setiap kali merendam wilayah yang rawan tentu sudah terlihat jelas," sambungnya.

AH melanjutkan, jika penghargaan yang akan diberikan terkait penanggulangan bencana pandemi Covid-19, dia bersepakat mengapresiasi hal itu dikarenakan kekompakan dari seluruh pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kalau penghargaan Covid-19 saya apresiasi karena penurunan kasus cukup signifikan hingga kini," pungkasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.