Kaltimtoday.co - Pemerintah terus mematangkan skema penguatan kelembagaan guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara komprehensif. Salah satu langkah strategis yang kini tengah disiapkan adalah pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, di mana pucuk pimpinannya dijadwalkan bakal dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa tahapan persiapan pembentukan badan baru tersebut saat ini telah berjalan dan tinggal menunggu penetapan jadwal resmi pelantikan dari pihak Istana.

"Nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik," ujar Dudung usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dudung turut membocorkan calon kuat yang berpeluang memimpin badan baru tersebut. Nama Profesor Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, disebut-sebut menjadi sosok yang ditunjuk untuk mengisi posisi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.

“Tadi kalau enggak salah ya, Profesor Satyawan Pudyatmoko Dirjen KSDAE, kalau enggak salah itu dari Kementerian Kehutanan,” bebernya.

Dorong Strategi Pencegahan Terintegrasi

Inisiasi pembentukan lembaga baru ini menjadi ikhtiar pemerintah dalam mengoptimalkan tata kelola ekosistem gambut dan lahan basah mangrove. Langkah ini dinilai sangat mendesak guna memutus rantai bencana karhutla berulang yang kerap menimbulkan dampak krisis asap hingga skala lintas batas (transboundary haze).

Dudung menekankan bahwa pendekatan penanganan karhutla ke depan harus menggeser fokus utama pada aspek pencegahan dini (early prevention) melalui strategi yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga tapak.

Sebagai wujud konkret di lapangan, pemerintah bakal memperkuat peran kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan membangun sinergi lintas unsur, mulai dari jajaran Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, hingga pemerintah daerah setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperketat pengawasan di kawasan rawan sekaligus mempercepat deteksi awal munculnya titik panas (hotspot).

"Penanganan itu tidak serta-merta dilakukan pada saat api sudah ada, tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan api itu ada, kita sudah melakukan pencegahan," tegas Dudung.

Melalui penguatan struktur kelembagaan nasional dan pelibatan aktif komponen masyarakat dasar, pemerintah optimistis dapat membangun sistem mitigasi bencana karhutla yang jauh lebih adaptif dan terkoordinasi secara efektif.

[RWT]