BONTANG, Kaltimtoday.co - Tahap awal arah pembangunan Bontang tahun 2027 resmi dimulai melaui Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rabu (25/3/2026). Dihelat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), ini merupakan forum strategis guna memastikan setiap rencana pembangunan disusun secara terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPR) Bontang, Edy Prabowo yang hadir daam kegiatan itu mengatakan, Pra Musrenbang menjadi tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

"Forum ini berfungsi sebagai ruang awal untuk mengoordinasikan, mengonsolidasikan, serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah," katanya, Jumat (27/3/2026)

Dalam forum tersebut, setiap usulan tidak hanya dikompilasi, tetapi juga ditelaah secara mendalam melalui proses verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman prioritas agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta visi dan misi pembangunan Kota Bontang.

"Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan tuntutan masyarakat yang kian beragam, diperlukan langkah awal yang strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap terfokus, terukur, dan responsif," ucapnya.

Lebih lanjut dirinya mangatakan, terdapat beberapa usulan prioritas dalam Pra musrenbang yang diusulkan kepada DPUPRK Bontang, yaitu pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai, penanganan banjir rob di Jalan Piere Tendean di Bontang Kuala dan pelebaran Jalan Pongtiku di Kelurahan Kanaan.

"Kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu,  penyusunan program yang berbasis data, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta mampu menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting," kata Edy.

Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD menjadi sangat urgen sebagai ruang penyelarasan awal antar perangkat daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan, sekaligus menghindari tumpang tindih program dan ketidaktepatan sasaran.

Forum ini tidak hanya menjadi wadah konsolidasi usulan, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rencana kerja yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Bontang secara efektif dan berkelanjutan.

"Kerjasama antar perangkat daerah dibutuhkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran," pungkasnya.

[ADV DISKOMINFO BONTANG]