Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah dinilai tengah membangun kembali kepercayaan publik melalui reformasi dan restrukturisasi birokrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara sekaligus menekan praktik kebocoran keuangan dan korupsi.

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Abdunnur mengatakan reformasi pengelolaan BUMN menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah, khususnya Presiden, dalam memperbaiki tata kelola perusahaan negara. Salah satu tolok ukurnya adalah peningkatan penerimaan negara serta penurunan indeks korupsi secara nasional. 

“Ini menjadi bagian dari benchmarking yang penting dalam melihat capaian implementasi pengelolaan BUMN ke depan. Dalam satu tahun tentu sudah bisa dilakukan evaluasi awal, meskipun dampak besarnya akan terlihat dalam beberapa tahun mendatang,” ujarnya usai kegiatan diskusi bertajuk Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru, Selasa (10/2/2026). 

Menurutnya, komitmen tersebut juga diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan BUMN yang sebelumnya dinilai masih sarat kebocoran dan laporan keuangan yang tidak sehat. Ke depan, BUMN diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih positif bagi negara.

Selain berdampak pada peningkatan pendapatan negara, perbaikan tata kelola BUMN juga diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 

“Dampak lainnya adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” jelasnya.

Optimalisasi pengelolaan keuangan negara melalui reformasi BUMN ini diharapkan turut melibatkan partisipasi berbagai komponen, termasuk harmonisasi dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di daerah, guna mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

[RWT | ADV UNMUL]