Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sebanyak 13 ribu masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau desil 1. Data tersebut mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar beberapa waktu lal

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya, Kukar berada di angka nol persen kemiskinan ekstrem.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar langsung berkoordinasi dengan BPS untuk memperoleh data rinci masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Data tersebut diperlukan agar intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran sesuai persoalan yang dihadapi masing-masing warga.

“Sekarang kita berusaha untuk memotret, kemarin sudah berkoordinasi dengan BPS untuk diberikan kami data-datanya, by name by address orang-orang yang teregister di 13.000 orang ini,” kata Aulia.

Menurutnya, penanganan kemiskinan tetap mengacu pada Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK). Dalam program tersebut terdapat dua konsep intervensi, yakni charity dan empowerment.

Konsep charity atau bantuan langsung diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja, seperti lanjut usia (lansia) hingga anak yatim piatu. Sementara empowerment atau pemberdayaan akan disesuaikan dengan program-program Kukar Idaman Terbaik.

Aulia menambahkan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan melibatkan seluruh OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Jadi kalau kita bicara Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar kan bukan hanya satu dinas yang berperan. Jadi semua dinas berperan,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkab Kukar juga akan melihat berbagai indikator yang menyebabkan masyarakat masuk kategori kemiskinan ekstrem, termasuk persoalan dasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK).

Namun, sebagai pengambil kebijakan, hal paling utama yang menjadi perhatian adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum melihat variabel lainnya.

Jika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, Pemkab Kukar akan melakukan intervensi secara cepat dan spesifik sesuai kondisi yang dihadapi warga.

“Kita harus cari tahu dulu masalahnya apa dan kita akan menangani sesuai dengan masalah yang dialami. Bagaimana kita berbicara yg lain sementara urusan lambung tengah ini belum terselesaikan,” tuturnya.

Karena itu, Aulia menilai data presisi menjadi hal penting untuk memastikan penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

“Ini lah gunakan data presisi yg akan kita identifikasi, jadi intervensi kita secara spesifik terkait masalah yang dihadapi masyarakat,” tandasnya.

[RWT]