Kutim

19 Propemperda 2022 Disetujui Pemkab dan DPRD Kutim

Kaltimtoday.co, Sangatta – Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022 resmi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim

Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Propemperda oleh Ketua DPRD Kutim, Joni dan Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. 

Baca juga:  Banjir di Desa Purwajaya Diduga Aktivitas Tambang, DPRD Kukar Ahmad Yani Minta Tanggung Jawab Edi Damansyah-Rendi Solihin

Penandatanganan berlangsung di ruang sidang utama, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. 

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kutim, Ikhsanuddin mengatakan, ada sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan menjadi Propemperda 2022 Kutim. 

“Terdapat 19 Raperda yang akan ditetapkan menjadi Propemperda tahun 2022 Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.

Baca juga:  Sekda Kutim Dikabarkan Akan Mundur, Ada Apa?

Pertama, Perda pertanggungjawaban APBD Kutim tahun 2021, Perda Perubahan APBD Kutim Tahun Anggaran 2022, Perda APBD Kutim Tahun Anggaran 2023. 

Kemudian Perubahan Perda nomor 8/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan perda nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahan perda nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

Selain itu, terdapat pula Perda pembentukan Desa Pinang Raya, Desa Bukit Pandan Jaya, Desa Sekurau Atas, Desa Tepian Raya, Desa Tepian Madani, Desa Tepian Budaya, Desa Kerayaan Bilas, Desa Parianum dan Desa Miau Baru Utara. 

Baca juga:  Jimmy Harap Program KKP Sejahterakan Nelayan Kutim

Lebih lanjut, terdapat Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Perda Penyelenggaraan Kearsipan, Penyelenggaraan transportasi,” ucapnya. 

Terdapat pula perubahan Perda nomor 8/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, Perda Pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, Pembentukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh. 

“Izin usaha perkebunan di Kutim, Penyertaan modal Bankaltimtara dan penyertaan modal BPN,” ujarnya. 

Baca juga:  Berenang di Pantai Teluk Lombok, Bocah 7 Tahun Tewas Diterkam Buaya

Ikhsanuddin Syerpi menambahkan, pembangunan perkebunan berkelanjutan dan Perda rencana induk pengembangan pariwisata daerah juga menjadi bagian dari Propemperda. 

Selain Raperda tersebut  ada tambahan usulan Raperda Inisiatif DPRD Kutim sebanyak 10 Raperda. 

“Yakni penyelenggaraan tenaga kerja, Perubahan perda nomor 49/2021 tentang kebudayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kutim,” ucapnya. 

Baca juga:  Aleg Gerindra Ingin Pemerataan Pembangunan Sampai Ke Pelosok Kutim

Kemudian Raperda Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, Perlindungan petani, plasma dan petani swadaya kelapa sawit dan  pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 

Adapula Raperda pembatasan pengangkutan buah sawit, Perlindungan perempuan, fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengarusutamaan gender. 

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengucapkan, terima kasih kepada Bapemperda DPRD Kutim yang telah menyetujui 19 Propemperda tahun 2022.

Baca juga:  Sekda Kutai Timur Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Digital Lewat Mobile JKN

“Alhamdulillah, semua anggota DPRD telah menyetujui Propemperda tahun 2022 yang telah melewati mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  dengan harapan Propemperda telah berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat,” ujar Kasmidi Bulang.

“Propemperda tersebut menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan serta pembahasan peraturan daerah pada APBD tentang menentukan produk hukum daerah,  kita harapkan perangkat daerah Kutim segera menyiapkan serta disampaikan ke DPRD Kutim terkait Ranperda sifatnya mendesak untuk dijadikan Perda”, pungkasnya.

[EL | NON | ADV DISKOMINFO KUTIM]

 

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker