"Pertama, kegiatan kenegaraan. Kegiatan kenegaraan masih diizinkan karena kita sama-sama tahu bahwa Candi Borobudur jadi kebanggaan bangsa," kata dia.

Kategori pengunjung kedua yang diusulkan, yaitu pemimpin upacara keagamaan yang selaras dengan kesepakatan bersama antarmenteri terkait kegiatan keagamaan di Candi Borobudur.

"Memberikan ruang (naik Candi Borobudur) kepada pemimpin upacara keagamaan, bukan pesertanya karena spirit konservasi tadi," kata dia.

Kategori ketiga, lanjut Edy, adalah siapa saja warga negara Indonesia (WNI) yang memperoleh izin atau rekomendasi dari otoritas yang akan ditentukan pemerintah.

Mengenai kriteria seperti apa saja pengunjung yang mendapatkan rekomendasi, menurut dia, nantinya akan ditentukan oleh otoritas tersebut.

Lebih lanjut, bagi pengunjung yang tidak masuk dalam kategori tersebut, tetap boleh naik Candi Borobudur namun harus bersedia dikenai tarif tiket yang tinggi meski kini besarannya masih dikaji.

"Bagi yang tidak termasuk tiga kategori itu, harus mau di-treatment khusus. Treatmen-nya adalah dengan tarif. Misalnya, orang yang hanya ingin melihat-lihat saja," ujar dia.

Menurut Edy, gagasan penerapan tarif tiket yang tinggi terhadap kelompok pengunjung di luar tiga kategori itu sama sekali tidak berkaitan dengan komersialisasi.

Usulan kebijakan itu, kata dia, semata-mata untuk membatasi pengunjung yang naik Candi Borobudur demi kepentingan konservasi atau pelestarian bangunan fisik candi.

"Kalau merasa berat karena membayar mahal, ya, tidak usah naik Candi Borobudur. Mereka cukup menikmati dari pelataran saja, 'kan masih bisa melihat dari pelataran," ucapnya.

Menurut dia, pemetaan kategori pengunjung tersebut untuk menentukan siapa saja yang bakal mengisi kuota pengunjung Candi Borobudur yang setiap harinya dibatasi maksimal 1.200 orang per hari.

[RWT | SR]